Junta Myanmar Lagi-lagi Sebut Tindakannya Bukan Kudeta, Janji Gelar Ulang Pemilu Saat Demo Merajalela

Zaw Min Tun mengatakan para jenderal mengharapkan sanksi dan mengabaikan dampaknya, mengatakan mereka mengalami hal-hal seperti itu ketika Myanmar menghadapi isolasi internasional sebelum pergeserannya ke demokrasi satu dekade lalu.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Takut Pada Sosmed, Blokir Rakyatnya Main Internet

“Kami akan memastikan untuk menjaga hubungan baik dengan PBB dan semua negara,” katanya. Dewan kami mencoba memperkuat hubungan dengan semua negara.

Rezim yang berkuasa di Myanmar mematikan internet untuk malam kedua berturut-turut, bagian dari upaya untuk mengganggu akses telepon dan internet untuk mencegah demonstran berorganisasi.

Itu juga telah membuat perubahan pada undang-undang telekomunikasi untuk menjatuhkan hukuman penjara yang lebih keras untuk aktivitas online ilegal, sementara juga memberikan diri mereka kekuatan baru untuk mencegat komunikasi dan menahan pembangkang.

Baca Juga: Malaysia Ajak Indonesia Serta ASEAN Tanggapi Kudeta Junta Militer Myanmar

Para pemimpin militer Myanmar telah berjuang untuk menguasai jalan-jalan sejak menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang partainya menang telak dalam pemilihan November.

Dia telah mendesak 55 juta orang di negara itu untuk menentang langkah tentara, menyebutnya sebagai "upaya untuk membawa bangsa kembali di bawah kediktatoran militer".

Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya termasuk di antara lebih dari 400 orang yang ditahan sejak kudeta, jumlah yang terus meningkat dari hari ke hari.

Polisi mengajukan dakwaan tambahan terhadapnya atas peraturan Covid-19.

Baca Juga: Asyik Aerobik Pakai Lagu 'Ampun Bang Jago' padahal Militer di Videonya Sibuk Gulingkan Pemerintahan, Wanita Ini Ngaku Tak Tahu Myanmar Sedang Kudeta

Zaw Min Tun menegaskan bahwa Suu Kyi saat ini dalam "kesehatan yang baik", sambil menambahkan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki pencucian uang di yayasan yang dia kelola.