Cuma Indonesia yang Berani Lakukan Ini, Jika Ogah Dipecundangi AS dan China, ASEAN Perlu Ikuti Langkah RI

Adapun pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thailand adalah elemen penting dalam strategi "posisi maju" Pentagon.

Meskipun ada perjanjian yang saling bertentangan antara AS dan Filipina, ada kehadiran militer AS yang terus berlanjut di lima pangkalan di sana, termasuk beberapa di dekat Laut China Selatan.

Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Butterworth Malaysia juga digunakan oleh sekutu AS, Australia dan merupakan markas besar Sistem Pertahanan Area Terpadu Pengaturan Pertahanan Lima. Pengaturan ini juga mencakup sekutu AS, Inggris, dan Singapura.

Baca Juga: Diundang kePentagon, PrabowoBanjir Kecaman Amnesti Internasional dan 6 Kelompok HAM atas Tragedi98 serta Perang Timor Timur

Dalam konteks ini, bukan kebetulan bahwa sekutu AS lainnya, Jepang, meningkatkan hubungan pertahanannya dengan Vietnam dan Indonesia.

AS juga membuat kemajuan dengan India non-blok terkait Laut Cina Selatan.

India telah mengizinkan AS untuk mengisi bahan bakar dan mendapatkan dukungan logistik untuk Poseidon P8 bersenjata di Port Blair di Kepulauan Andaman. Tidak jelas apakah ini hanya satu kali atau awal pola.

Sekarang AS bersandar pada Indonesia untuk bergabung dengan klub penahanan anti-China ini.

Baca Juga: Selama 20 Tahun Dilarang Injakkan Kaki di Amerika, Prabowo Kini Dipepet Negeri Paman Sam Usai Boikot Indiviunya Dicabut, Rupanya Ini Tujuan AS

Sebagai indikasi perlunya mitra dalam upaya ini, ia membebaskan pelarangan Menteri Pertahanan Probowo Subianto atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan mengundangnya ke Washington untuk membahas kerja sama pertahanan.

Namun permintaan Washington ke Jakarta terkait pesawat mata-mata AS adalah ide yang buruk karena membuka pintu bagi Indonesia untuk memberi contoh bagaimana menghadapi kekuatan besar.

Greg Poling, seorang "ahli" tentang Laut China Selatan di Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, mengatakan permintaan itu adalah "indikasi betapa sedikit orang di pemerintah AS yang memahami Indonesia."