Pengakuan Luhut Binsar Pandjaitan: Jujur Teman-teman, Omnibus Law Saya yang Mencetuskan

Atas dasar tersebut ia lantas mengajak beberapa petinggi negara untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.

"Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud MD, juga Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Seno Aji, Pak Sofyan Djalil, dan dari kantor saya ada Pak Lambok."

Baca Juga: Di Negeri Sendiri Ditolak Mati-matian, Sri Mulyani Pamer UU Cipta Kerja Dipuji Kancah Internasional

"Kita mendiskusikan gimana caranya karena kalau satu persatu UU direvisi itu tidak tahu sampai kapan selesainya," katanya.

Luhut memaparkan, bahwa di Amerika Serikat ada pula yang disebut skema Omnibus Law untu menyederhanakan aturan.

Ia pun menegaskan bahwa Omnibus Law tidak menghilangkan Undang-undang itu sendiri.

"Omnibus ini tidak menghilangkan UU, tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait atau saling mengikat dengan yang lain."

"Nah itu kemudian karena kesibukan sana-sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan itulah jadi buahnya sekarang, jadi proses panjang bukan proses tiba-tiba," pungkasnya.

Baca Juga: Malang Melintang di Dunia Hukum, Hotman Paris Selesai Baca UU Cipta Kerja: Ini Sangat Menguntungkan Kaum Buruh!

Menyadur Kontan.co.id, pemerintah mengatakan bahwa beleid Omnibus Law diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan membuka lapangan kerja baru secara masif.

Omnibus sendiri pertama kali disinggung Jokowi dalam pidatonya usai terpilih kembali sebagai Presiden RI pada Minggu (20/10/2019).

Omniibus Law dianggap Jokowi sebagai solusi bagi regulasi yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal investasi.