Ketiban Sial, Kamboja Terjebak di Tengah Bentrok AS dan China atas Perebutan Pangkalan Militer Laut China Selatan

Sosok.ID - Akhir pekan lalu, dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegur "beberapa negara" karena semakin mencampuri kedaulatan negara-negara kecil.

"Sebagai negara kecil yang cinta damai dan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, Kamboja dapat memainkan perannya dalam komunitas internasional hanya jika dipastikan bahwa aturan yang mengatur sistem internasional diterapkan secara adil," katanya, dikutip dari South China Morning Post, Minggu (4/10/2020).

"Sayangnya, terlalu sering, tergantung pada ambisi politik dan agenda oportunistik tersembunyi dari beberapa negara, Kamboja harus berurusan dengan standar ganda yang munafik, keputusan yang bias dan bermotivasi politik, singkatnya, ketidakadilan."

Baca Juga: Taiwan Masih Sempoyongan, Kanada malah Tantang China, Kapal Perangnya Riwa-riwi Saat Ketegangan Kian Memuncak

Hanya beberapa hari sebelum pidato, departemen keuangan AS mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan China Union Development Group yang mengembangkan zona pariwisata Dara Sakor di Kamboja sebagai bagian dari Belt and Road Initiative.

Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan Global Magnitsky Act, undang-undang domestik Amerika yang memberi wewenang kepada presiden AS untuk memberikan sanksi, memblokir, dan menyita aset yang diduga sebagai pelanggar hak asasi manusia.

Union Development Group diberikan sewa 99 tahun pada tahun 2008 untuk membangun proyek tersebut.

Ketika selesai, itu akan menjadi kawasan resor pantai yang mencakup 36.000 hektar (89.000 acre) dengan lapangan golf, kasino, perumahan mewah, bandara dan pelabuhan yang cukup besar untuk kapal pesiar, mengambil sekitar 20 persen dari garis pantai kecil Kamboja.

Baca Juga: Laut China Selatan Telah Ditelan, Beijing Menyalak Tak Takut Perang Saat Konflik Mengencang, Serangkaian Rudal Balistik Jadi Peringatan

AS menuduh perusahaan itu salah merebut tanah Kamboja, menghancurkan Taman Nasional Botum Sakor di mana tanah itu berada dan menjadi front bagi China untuk "memajukan ambisi untuk memproyeksikan kekuatan secara global".

Pada saat yang sama, Kamboja mengecam dua politisi AS, yaitu Robert Destro dan Alan Lowenthal, karena mencampuri urusan dalam negerinya setelah mereka mengkritik negara Asia Tenggara tersebut atas penangkapan para aktivis serikat buruh Kamboja, pembela hak asasi manusia, dan pencinta lingkungan.

Sanksi terhadap Union Development Group melarang warga negara atau perusahaan AS melakukan bisnis dengan perusahaan, sementara hubungan apa pun dengan perusahaan di AS juga harus dilaporkan.