Detik-detik Angkatan Laut dan Udara Tiongkok Uber Kapal Perang AS di Laut China Pakar Sebut Perang Dunia 3 Sudah Dekat!

Sosok.ID - Ketegangan antara militer China dan Amerika Serikat (AS) kembali terjadi pada pekan ini, ketika militer China memaksa Angkatn Laut AS keluar dari Laut China Selatan. Khususnya dari pulau-pulau yang disengketakan dengan China.

Kolonel Senior Li Huamin, juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China, Kamis (27/8) mengumumkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Mustin telah masuk tanpa izin ke perairan teritorial China di lepas pantai Kepulauan Paracel, yang dikenal sebagai Xisha ke China dan sebagai Hoang Sa ke Vietnam, yang juga mengklaim kedaulatan atas mereka.

Menanggapi gerakan AS, Kolonel Li mengatakan China memanggil gabungan angkatan laut dan udara milier China yang memperingatkan kapal perang AS di wilayah itu.

Li, yang menegaskan kembali kedaulatan China yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan di sekitarnya. Ini merupakan peringatan keras kepada pasukan AS yang beroperasi di wilayah yang diperebutkan ini.

Baca Juga: Beijing Hilang Kesabaran, AS Terobos Zona Terlarang di Laut China Selatan, PLA Murka: Hentikan Tindakan Provokatif Kalian Jika Tak Ingin Terjadi Kecelakaan!

"Ini telah sangat merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China serta tatanan navigasi internasional di Laut China Selatan," kata Li seperti dilansir Newsweek.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan provokatif semacam itu, secara ketat mengontrol operasi militer angkatan laut dan udara, dan secara ketat membatasi perilaku angkatan laut dan udara garis depan untuk menghindari kecelakaan," sambungnya.

Tetapi AS mengabaikan narasi ini.

"Pernyataan RRT tentang misi ini salah. USS Mustin tidak diusir dari wilayah negara mana pun," kata juru bicara Armada Pasifik AS Letnan Angkatan Laut James Adams kepada Newsweek.

Baca Juga: Ahli Beberkan Kemungkinan Setelah Tiongkok Kirim 4 Rudal

Adams mengatakan kapal tersebut melakukan operasi kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan operasi normal di perairan internasional.