Nadiem Makarim Kena Semprot Komisioner KPAI Gegara Sekolah Negeri, Retno: Mas Menteri Belum Paham Konstitusi Republik Indonesia!

Mas Menteri, ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustasi karena tidak terlayani PJJ. Berdasarkan survey KPAI, PJJ menunjukan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik.

Anak-anak dari kelas ekonomi menengah keatas terlayani PJJ secara daring karena kelompok ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk belajar daring.

Baca Juga: Mak Cut, Pedagang Sayur yang Antar Putranya Kuliah di AS Setelah Gagal 53 Kali, Dapat Penghargaan dari Nadiem, Anaknya Unggah Kekecewaan Pada Sang Ayah Lewat Medsos!

Namun, anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ karena kelompok ini tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring. PJJ daring juga bias kota dengan desa dan bias Jawa dengan luar Jawa, 54% dari 608.000 anak Papua tidak terlayani PJJ daring karena tidak memiliki semuanya termasuk listrik. Bagi anak dari keluarga miskin kondisi PJJ secara daring yang tidak mampu mereka akses membuat anak-anak menjadi kehilangan semangat untuk melanjutkan sekolah, apalagi dalam beberapa kasus, anak-anak yang tidak bisa mengikuti PJJ maupun ujian secara daring dianggap tidak mengumpulkan tugas sehingga nilai koginitifnya banyak yang tidak tuntas dan bahkan nilai sikap diberi C sehingga akhirnya anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas. KPAI menerima tiga laporan terkait siswa tidak naik kelas karena tidak mampu mengikuti PJJ secara daring. Mas Menteri, anda memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab besar bagi pelayananan dan pemenuhan hak atas pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dengan kewenangan besar yang anda miliki, seharusnya Anda dapat meringan beban dan derita anak-anak Indonesia dalam PJJ fase kedua.

Untuk itu, saya mendorong batalkan program organisasi penggerak dan alihkan anggaran POP untuk mengatasi kendala PJJ yang sudah berlangsung hampir 5 bulan.

Gunakan untuk: (1) pengratisan internet (Kemdikbud dapat berkoordinasi dengan Kemeninfo sesuai kewenangannya); (2) bantuan gadget bagi anak-anak miskin dan para guru honorer; (3) Kemdikbud segera selesaikan kurikulum dalam situasi darurat “kurikulum adaptif” yang dapat meringankan guru, siswa dan para orangtua.

Baca Juga: Baru Beranjak 27 Tahun, Wanita Cantik Ini Diangkat Jadi Rektor, dari Satu Almamater dengan Nadiem Hingga Idolakan Sri Mulyani, Canangkan Lulus Tanpa Skripsi!

Kalau berani menetapkan tahun ajaran baru 13 Juli 2020 dengan memperpanjang PJJ, seharusnya Kemdikbud sudah siap dengan kurikulum adaptifnya; dan (4) Kemdikbud dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait penggunaan dana desa yang didorong membantu anak-anak desa melakukan PJJ di balai-balai desa dengan fasilitas wifi dan computer milik desa. Apalagi untuk anak-anak yang tinggal di wilayah yang sulit sinyal.

Akhir kata, saya sebagai seorang ibu dan warga Negara di Republik ini berharap banyak pada Anda untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas milineal Anda sebagai Mendikbud --didampingi para staf khusus Anda yang mayoritas milineal dan lulusan pendidikan luar negeri-- untuk menyelesaikan masalah pendidikan di era pandemic, khususnya terkait PJJ. Saya menunggu gebrakan Anda bagi kepentingan terbaik untuk anak-anak Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Salam hormat,

Retno Listyarti'

Retno berharap surat terbuka yang mengkritisi pernyataan dan sejumlah kebijakan Mendikbud itu, menjadi perhatian atau bahkan masukan bagi Mendikbud dalam menentukan kebijakan selanjutnya di dunia pendidikan. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul "Komisioner KPAI Kirimkan Surat Terbuka untuk Kritisi Mendikbud Nadiem Soal Sekolah Negeri"