Hishammuddin sendiri menjadi Menlu Malaysia sejak bulan Maret. Sebelumnya ia adalah Menteri Pertahanan saat pemerintahan Najib.
Dia mengatakan pada hari Rabu bahwa dalam 100 hari pertamanya di kantor, "kapal Tiongkok belum terlihat di perairan kita".
“Jadi bagaimana kita mengatur ini? Ini adalah antara kami dan kepemimpinan China. Pendirian saya sangat jelas, kami tidak akan berkompromi dengan kedaulatan kami," kata dia seperti dikutip kantor berita nasional Bernama.
Malaysia dan Brunei adalah dua dari empat negara Asia Tenggara yang menentang klaim ekspansif Beijing di Laut China Selatan yang tiap tahunnya dilewati arus perdagangan senilai US$ 3,4 triliun setiap tahun.
Tetapi tidak seperti Vietnam dan Filipina, mereka telah membuat beberapa pernyataan publik tentang masalah ini, bahkan ketika Beijing membangun pulau buatan dan mengirim penjaga pantai dan kapal penelitian ke daerah yang kaya sumber daya untuk memperkuat klaimnya.
Sebuah laporan pemerintah Malaysia pekan lalu menyatakan bahwa penyerbuan ke zona ekonomi eksklusif Malaysia oleh kapal-kapal China telah terjadi 89 kali antara 2016 dan 2019.
Liew Chin Tong, mantan Wakil Menteri Pertahanan di bawah Pakatan Harapan, mengatakan pernyataan Hishammuddin mungkin dibuat dengan maksud menghilangkan masalah tanpa terekspos.
"Saya berharap dia dan kementerian luar negeri terus terang," kata Liew.
(*)