Luhut Kaget Bank Dunia Umumkan Ekonomi Indonesia Menguat, Sri Mulyani Sempat Singgung Butuh Waktu 23 Tahun, Apa Untungnya Naik Status?

Diketahui pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun untuk membeli produk UMKM melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pemerintah harus optimalkan realisasi anggaran paket pengadaan sebesar Rp 321 triliun bagi UMKM dari total Rp 738 triliun pada 2020 melalui sistem belanja APBN dan LKPP," ujarnya.

Baca Juga: Camdessus, Bos IMF dengan Gaya Sedekapnya Pernah 'Menyakiti' Soeharto, Sekarang Tinggal Tunggu Waktu Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia

Luhut bahkan meyakini kualitas produk dalam negeri tak kalah baik jika diadu di pasar internasional.

Ia mencontohkan pembuatan APD, yang di tengah pandemi mampu membantu perekonomian bergerak.

Lalu, apa untungnya jika status Indonesia naik?

Menyadur Kompas.com, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (1.035 dollar AS), Lower Middle Income (1.036 dollar AS - 4.045 dollar AS), Upper Middle Income (4.046 dollar AS - 12.535 dollar AS) dan High Income (di atas 12.535 dollar AS).

Baca Juga: Disindir Sri Mulyani Tak Punya Bansos Covid-19, Anies Baswedan Nyatakan DKI Jakarta Punya Anggaran Rp 5 Triliun dan Bisa Bertambah Sesuai Kondisi

Berdasarkan assessment Bank Dunia terkini, GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 3.840 dollar AS.

Adapun per tanggal 1 Juli 2020, status Indonesia resmi menjadi upper middle income country.

Sementara dua pekan lalu, Sri Mulyani sempat membahas terkait waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.

Ia mengatakan, untuk mencapai status upper middle income, Brazil butuh waktu 25 tahun, Mexico butuh waktu 28 tahun, dan Malaysia butuh waktu 22 tahun.