Baru Seumur Jagung Jadi Komut Pertamina, Ahok Langsung Dituntut Ganti Rugi oleh Nelayan Karawang

Baca Juga: Jokowi Berikan Grasi Pada Napi Koruptor Karena Alasan Kesehatan, Peneliti ICW Angkat Bicara, Kurnia: Narasi Antikorupsi yang Diucapkan Oleh Presiden Itu Hanya Omong Kosong!

Pihaknya berencana menggelar rapat koordinasi antara Pertamina, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan masalah pencemaran dan abrasi di sepanjang pesisir pantai utara Karawang.

"Pak Ahok kan komisaris utama baru. Mudah-mudahan Pak Ahok mendorong Dirut Pertamina segera bayar ganti rugi," kata Dedi.

Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa warga yang terdampak meminta ganti rugi.

Baca Juga: Heboh Temuan Bayi yang Memakan Usus Ibunya dan Miliki Kondisi Fisik Tak Lazim, Berkulit Kuning dengan Mata Merah dan Mulut Sangat Lebar

Namun hingga kini masih belum memperoleh kepastian soal pembayaran.

Berdasarkan data yang ada, warga pesisir Karawang yang terdampak baru mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 900 ribu per bulan.

Uang ganti rugi tersebut digunakan untuk membayar kerusakan tambak dan hasil laut yang merosot selama pencemaran belum dibayarkan sampai saat ini.

Kompas.com

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (baju putih) saat meninjau Pantai Cemarajaya, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Selasa (26/11/2019) sore.

Selain ganti rugi, Dedi juga mendorong Pertamina melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran minyak mentah secara tuntas.

"Ini demi kelangsungan hidup ekosistem pesisir dan laut," ujarnya.

Sebelumnya Vice President Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya mengatakan, pihaknya masih mendata kerugian warga terdampak pencemaran minyak di pesisir Karawang.