5. Ditolak pegawai KPK dan koalisi masyarakat sipil
Seiring perjalanan Firli melamar menjadi calon pimpinan KPK, langkahnya mendapat sorotan dari pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK.
Menurut pegiat antikorupsi Saor Siagian, Rabu (28/8/2019), sebagian besar pegawai KPK telah menandatangani penolakan calon pimpinan KPK Irjen Firli untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.
Penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lainnya yang merasa gelisah karena Firli pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK dan tidak mengakuinya.
Di sisi lain, masalah itu yang juga menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil.
Mereka selalu mengkritik dan mempertanyakan alasan Panitia Seleksi terus meloloskan Firli di setiap tahapan.
Koalisi juga menyesalkan ketika nama Firli termasuk satu dari 10 nama yang diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR.
Seiring waktu, baik pegawai KPK dan koalisi kerapkali menggelar aksi penolakan terhadap calon pimpinan bermasalah dan revisi Undang-undang tentang KPK.
Salah satu yang digaungkan dalam aksi itu adalah mereka tidak ingin lembaga antirasuah ini dipimpin oleh orang yang pernah melanggar etik.
Mereka khawatir, apabila KPK dipimpin oleh orang bermasalah ditambah revisi UU KPK yang terkesan melemahkan, akan membuat kinerja pemberantasan korupsi KPK lumpuh.