Gubernur Maluku Iri Dengan Provinsi Lain, Murad: Kenapa Sekarang Kita Dianggap Seperti Provinsi yang Tidak Ada?

Beberapa daerah tingkat dua lainnya juga sangat besar seperti Kota Bekasi APBD-nya Rp 6 triliun, APBD Kota Bogor 2,6 triliun, dan APBD Kota Bandung Rp 6,6 triliun.

“Di Puncak Jaya di Papua misalnya, DPT-nya hanya 180.000 pemilih, beda dengan Maluku yang mencapai 1,2 juta orang. Tapi bedanya APBD Kabupaten Puncak Jaya hampir sama dengan APBD Provinsi Maluku yakni Rp 2,5 triliun,” sesalnya.

Baca Juga: Jadi Buronan Narkoba Usai Selamat dari Tabrakan Maut di Ngajuk, Tohir Ngaku Telan Pil Koplo Sebelum Kecelakaan

Minimnya anggaran dibandingkan dengan mahalnya biaya pembangunan, membuat Maluku nyaris tertinggal di berbagai bidang.

Berdasarkan data BPS 2018 lalu misalnya, Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia.

Tingkat penganggurannya juga tertinggi nasional jika dihitung berdasarkan presentase jumlah penduduk.

Meski begitu, Murad tidak mau bila kemudian harus berlaku seperti Papua yang selalu bergejolak masalah keamanannya, tapi terus diperhatikan anggaran pembangunannya.

Baca Juga: BMKG: Indonesia Akan Alami Fenomena Hari Tanpa Bayangan, Catat Tanggalnya!

“Papua dikasih segala macam, apa kita mau merdeka dulu baru dapat lebih besar. Saya ingin sampaikan ke pemerintah pusat, tolong kita diperhatikan untuk masalah APBD-nya. Kita orang Maluku ini diam, tapi kalau satu kali marah, meledak-ledak, tapi kita kan tidak perlu sampai ke sana. Cukup pemerintah pusat melihat kita sebagai anaknya,” ujarnya. (*)

( Rahmat Rahman Patty )

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minim Perhatian Pemerintah Pusat, Gubernur Maluku Sebut Provinsinya Seperti Dianggap Tak Ada"