Sosok.ID - Kawasan Laut China Selatan kembali memanas setelah Tiongkok kembali lakukan tindakan terhadap salah satu negara besar di kawasan tersebut.
Negara yang disebut-sebut diancam oleh China itu tak lain adalah Indonesia.
Sudah bukan rahasia lagi, kawasan Laut China Selatan selama beberapa tahun terakhir memang sangat bergejolak.
Bahkan banyak negara yang tak memiliki teritorial di kawasan tersebut seperti Amerika Serikat hingga Inggris pun ikut terseret.
Baru-baru ini, konflik China dengan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Tiongkok terang-terangan tentang keputusan RI.
Melansir dari Reuters, hal itu dibeberkan oleh salah satu pejabat tinggi Indonesia.
Melalui sebuah surat yang dikirimkan oleh Pemerintah China, Tiongkok disebut mengancam Indonesia.
Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Farhan, mengatakan kepada Reuters bahwa ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang dengan jelas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China.
Melansir dari Kompas.com, Indonesia kini tengah melakukan pengeboran minyak di kawasan Laut Natuna Utara.
Ternyata kegiatan tersebut mengusik Tiongkok yang disebut sangat keberatan.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters.
Meski tak dibeberkan secara gamblang, salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyiratkan ada ketegangan dari kedua negara.
"Setiap komunikasi diplomatik antarnegara bersifat privat dan isinya tidak dapat dibagikan," dan menolak berkomentar lebih lanjut.
Selain Muhammad Farhan, tiga orang lainnya yang mengaku juga telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat dari China.
Indonesia mengatakan ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik kedaulatan Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara.
Namun perubahan nama Laut China Selatan diganti dengan Laut Natuna Utara tersebut membuat Tiongkok meradang.
Hal itu disebut China karena melanggar batas imajiner yang diyakini oleh Tiongkok sebagai sembilan garis putus-putus.
Meski batas-batas tersebut tak memiliki dasar hukum dalam Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag tahun 2016 silam.
"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," kata Farhan kepada Reuters.
Selain itu, China juga disebut menyoroti latihan militer gabungan yang dilakukan Indonesia bersama dengan militer AS.
Sorotan itu diungkapkan melalui surat resmi yang dikirim oleh Pemerintah China kepada Indonesia.
Latihan yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia itu merupakan latihan gabungan rutin sejak 2009. Menurut Farhan, ini adalah protes pertama China terhadap latihan itu.
"Dalam surat resmi mereka, Pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di wilayah itu," katanya.
Setali tiga uang, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan soal konflik dengan China di kawasan Laut Natuna Utara tersebut.
“Tanah dan perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita,” dikutip dari Reuters melalui ABC. (*)