Sosok.ID - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang akan memunculkan kendala, terlebih dalam sektor ekonomi.
Namun kebijakan-kebijakan pembatasan seperti karantina wilayah dan lockdown total, diyakini mampu menekan laju penyebaran infeksi virus corona.
Jakarta beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa kasus covid-19 di wilayah tersebut kian mengkhawatirkan.
Hal ini membuat pemprov DKI, terkhusus Anies Baswedan mengambil langkah tegas untuk kembali melakukan PSBB.
Jakarta tarik rem darurat setelah status kasus corona yang seakan meledak begitu saja.
Hal ini membuat Anies Baswedan memberlakukan PSBB total di Jakarta.
Namun keputusan Anies langsung mendapatkan kritik daribeberapa pejabat partai dan pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya.
Arief beralasan, kebijakan Anies Baswedan menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota, melanggar peraturan kedaruratan.
"Anies sudah layak dinonaktifkan."
"Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi," ujar Arief lewat keterangan tertulis yang sudah dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (10/9/2020).
Menurut Arief, pengumuman Anies Baswedan secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.
Karena, mengakibatkan ketakutan luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," tutur Arief.
Oleh karena itu, Arief mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan.
"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," paparnya.
Partai Gerindra, menurutnya juga perlu segera mengajak partai lain untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.
"Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu ke mana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat untuk mencegah semakin masifnya penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Arief Poyuono Nilai Anies Baswedan Layak Dinonaktifkan, Minta Gerindra Siapkan Penggantinya.
(*)