Sosok.ID - Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sempat angkat suara tentang pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Menurut Gatot, tokoh-tokoh yang tergabung dalam KAMI adalah orang-orang yang memang sakit hati dengan pemerintah.
"Ini memang kita semua sakit hati, sakit hatinya adalah kondisi seperti ini maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat," ungkap Gatot dalam acara indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (18/8/2020).
Gatot mengatakan, sakit hati yang dimaksudkan adalah melihat kondisi bangsa Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Megawati Terheran-heran: Kok Bisa-bisanya Minta Pak Jokowi Mundur?
"Kondisi sekarang ini tidak normal memang, dengan terjadi Covid ini terjadi pembekuan, proses pembekuan," ucapnya.
Pria berusia 60 tahun yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024 ini khawatir, adanya pembatasan-pembatasan dapat merenggangkan hubungan antara rakyat dengan pemerintahan.
"Antara murid dengan guru, antara murid dengan dosen, antara manajer dengan pekerja, antara pemilik hotel dengan tamu, proses pembekuan," katanya.
Oleh karenanya ia dan beberapa tokoh lain merasa perlu mengingatkan pemerintah.
"Akumulasi ini bisa terjadi pembekuan antara raktyat dan pemerintah, ini yang berbahaya maka harus diingatkan," ungkap Gatot.
Sementara baru-baru ini, mengutip dari Tribunnews.com, KAMI menjadi sorotan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Megawati dalam sebuah kesempatan menyinggung KAMI sebagai koalisi yang dibentuk dari orang-orang yang ingin menjadi presiden.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan pada Sekolah Partai Gelombang II Calon Kepala Daerah secara virtual, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
"Kemarin-kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI. Wah KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden," ujar Megawati.
Mendengar ucapan Megawati, salah satu deklarator KAMI, Ustad Edy Mulyadi merasa tak ada yang salah dengan alasan tersebut.
"Soal nyinyiran Megawati, itu dia bilang KAMI dibentuk oleh orang-orang yang ingin jadi presiden."
"Jawab saya, emang pengen jadi presiden nggak boleh? Kan semua hak warga negara, konstitusi, siapa aja," ujar Edy, Jumat (28/8/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
Menurut Edy, selama nyalon presiden dan tidak curang, maka itu sah-sah saja untuk dilakukan.
Ia lantas mencontohkan curang yang dimaksud, seperti ketika seseorang menjadi presiden dengan mengerahkan aparat dan mengakali hitungan KPU dan Bawaslu.
"Yang nggak boleh itu kalau jadi presiden dengan cara curang, mengerahkan aparat, birokrasi, BUMN, dan sebagainya, itu yang nggak boleh."
"Mengakali angka-angka hitungan KPU, Bawaslu, menekan MK itu yang nggak boleh. Soal gini aja bu Megawati nggak ngerti, gimana sih," kata dia.
Megawati dalam kesempatan tersebut juga mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh KAMI tak mencari partai sejak dulu jika memang ingin maju di Pilpres 2024.
Hal itu kembali ditanggapi Edy, ia meminta Megawati untuk berkaca karena partai politik saat ini sudah bukan wakil rakyat.
Menurutnya, parpol sekarang adalah wakil dari penguasa dan ketua umum partai itu sendiri.
"Soal saran bu Megawati orang-orang di KAMI dari dulu mencari partai, mbok ya berkaca, dirumah ada cermin nggak?"
"Orang-orang KAMI itu berkumpul karena partai sudah mandul, partai tidak lagi menjadi wakil rakyat, tapi partai sudah menjadi wakil dari ketua umum, penguasa," ungkapnya.
"Rakyat mau kemana, partai-partai di DPR kerjanya kemana. Contoh paling gampang aja omnibus law, RUU Minerba, RUU HIP, itu emang maunya rakyat? Kan nggak."
"Itu maunya oligarki, lewat ketua umum partai. Jadi bu Megawati sadar dirilah, jangan suka nuding-nuding orang tapi kelakuannya justru nggak benar kayak gitu," tandasnya. (*)