Sosok.ID - Bursa pencalonan presiden untuk pemilu 2024 sudah mulai menghangat.
Banyak prediksi yang berseliweran siapa yang bakal mencalonkan diri sebagai capres 2024 nantinya.
Namun tentu saja masih banyak yang penasaran dengan nasib Prabowo Subianto yang sempat jadi rival Jokowi di pemilu sebelumnya.
Partai Gerindra kembali membuka kemungkinan mengusung Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai capres di pemilu 2024, dengan syarat, jika kader dan rakyat menghendaki.
Baca Juga: Survei Menyebut Elektabilitas Prabowo Turun, Anies Kalah dari Ganjar Pranowo
Peluang Prabowo kembali maju menjadi capres disampaikan Sekjen Partai Gerindra,Ahmad Muzani.
Namun, dia menyebut pihaknya tak akan mengambil keputusan dengan terburu-buru.
"Tentang pencalonan Presiden, Pak Prabowo sekali lagi meminta agar segenap kader Partai Gerindra bersabar, hingga pada saatnya nanti kita akan mengambil keputusan yang terbaik," kata Muzani dalam keterangannya dalam akun Instagram resmi Partai Gerindra, Rabu (10/6/2020), melansir dari Tribunnews.
"Jika beliau (Prabowo) sehat, jika kader meminta, jika rakyat mengharapkan, tentu saja ini akan menjadi cara berpikir beliau, untuk mengambil keputusan pada waktu yang tepat," imbuhnya.
Pada Pilpres 2019 Gerindra bersama PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai Idaman mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno menghadapi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Pasangan itu kemudian kalah dan hanya memperoleh suara sekitar 44,5 persen.
Berbeda dengan Pilpres tahun lalu, Prabowo sepertinya tidak akan lagi didukung oleh partai lain jika maju kembali sebagai Capres 2024.
PKS yang pada 2014 dan 2019 selalu berada di garis terdepan mendukung Prabowo, kini enggan mendukung kembali mantan Panglima Kostrad itu.
Alih-alih mendukung Prabowo, PKS memilih mengajukan kadernya sendiri sebagai capres.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan, partainya tak mempermasalahkan rencana Prabowo untuk maju lagi dalam kontestasi pemilihan presiden.
Menurut dia, selama Prabowo masih memenuhi persyaratan sebagai capres, tak ada salahnya maju kembali.
Apalagi, kata dia, setiap orang memiliki hak untuk membangun bangsa.
Baca Juga: Ibarat Perang Besar Bangsa Indonesia, Menhan Prabowo Subianto Ungkap Corona Bakal Segera Berakhir
"Selama memenuhi syarat monggo, haknya Pak Prabowo dan semua tokoh terbaiknegeri untuk maju."
"Selama niatnya membangun negeri kita dorong dan apresiasi," kata Mardani saat dihubungi Tribunnews, Kamis (11/6/2020).
Meski demikian, Mardani mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mencalonkan capres yang berasal dari kader sendiri.
Saat ini, PKS masih akan membahas siapa kader yang layak maju dalam pilpres 2024.
"PKS akan membuat keputusan melalui Majelis Syuro, tiap partai selalu berusaha memajukan kadernya," ucapnya.
"Tahun 2024, PKS akan berusaha mengusung kadernya sendiri, tapi PKS belum akan memutuskan dalam waktu dekat."
Tak hanya PKS yang enggan mendukung kembali Prabowo.
Persaudaraan Alumni (PA) 212, kelompok-kelompok yang awalnya bergabung dalam Aksi 212 dan kemudian lantas ikut mendukung Prabowo pada Pilpres 2019, kini juga tak mau lagi mendukung mantan menantu Presiden Soeharto itu.
Menurut Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, Prabowo sudah selesai atau finish.
"Pilpres 2019, pengalaman sendiri bagi kami dan untuk perjuangan kami ke depan bahwa Prabowo sudah finish."
"Biarkan saat ini Prabowo menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan," ujar Slamet, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/6/2020).
Ketimbang maju lagi sebagai capres, Slamet menilai Prabowo lebih baik menjadi seorang negarawan dan membiarkan adanya calon presiden baru dan muda untukmemimpin Indonesia.
"Cukuplah Prabowo di 2024 menjadi negarawan dengan memunculkan capres baru yang muda, karena kami yakin 2024 saatnya yang muda yang pimpin negeri."
"Apalagi umat punya catatan sendiri kepada Prabowo yang susah untuk dilupakan di 2019," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Suar.ID dengan judul Kompak Satu Suara, Alumni 212 dan PKS Ogah Calonkan Prabowo Subianto Maju Presiden 2024: Dia sudah Habis, bahkan Ia kini Menikmati Tugasnya sebagai Menhan.
(*)