Sosok.ID - Sudah terhitung tiga hari, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina baru saja digelar pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Senin (25/11/2019).
Diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina oleh menteri BUMN, Erick Thohir ini pun bukannya tidak menimbulkan pro dan kontra di sana-sini.
Ya, resmi jadi Bos Pertamina dengan gaji selangit bukan berarti karier Ahok melenggang mulus begitu saja.
Banyak pihak yang menganggap bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak mumpuni sebagai bos PT Pertamina.
Berbagai alasan yang dirasa dapat menghalangi pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pun menyeruak ke permukaan.
Meski banyak pihak mendukung gagasan Erick Thohir yang ingin mengangkat Ahok, banyak pula yang menolak.
Bahkan penolakan paling besar justru datang dari serikat pekerja Pertamina sendiri.
Baca Juga: Gegara Indehoi dengan Seorang Wanita Cantik, Oknum Guru PNS Tewas di Kamar Hotel
Melansir Tribunnews, sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok.
Penolakan itu berisi agar Ahok tak mengisi jabatan di Pertamina.
Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Tak hanya itu, pro-kontra pengangkatan Ahok sebagai Komut Pertamina ini membuat banyak pihak buka suara.
Bahkan peramal Tarot ternama Tanah Air, Denny Darko ikut angkat bicara.
Dalam tayangan vlog yang diunggah sang peramal di kanal YouTube pribadinya, @Denny Darko pada Kamis (28/11/2019), Denny Darko mengakui bahwa memang ada banyak pihak yang tak suka dengan pengangkatan Ahok sebagai Komut Pertamina.
Saking banyaknya, bila Ahok tak berhasil merubah sikapnya tersebut, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa membuat kekisruhan besar yang berujung pada kegagalan.
"Ada satu hal yang pasti, saya akan meramalkan bahwa Ahok akan gagal memimpin Pertamina.
Ahok akan membuyarkan semua, dia malah akan membuat ini semua kisruh besar, dan dia akan gagal, sekali lagi gagal dan tidak berhasil mempimpin Pertamina.
Kalau dia tidak bisa menemukan satu tim yang bisa mencitrakan dia dengan lebih baik lagi, karena banyak orang yang tidak menyukai sosok Ahok," kata Denny Darko.
Ya, tugas yang diemban Ahok sebagai bos Pertamina memanglah tidak mudah.
Buktinya saja, melansir dari Kompas.com, Jumat (29/11/2019) baru 3 hari duduki kursi Komisaris Utama, Ahok langsung dilimpahkan tanggung jawab yang tak terselesaikan oleh pemimpin terdahulu.
Beberapa hari menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok sudah diminta membantu perusahaan Migas tersebut bayar ganti rugi.
Tuntutan ganti rugi ini dipicu oleh masalah pencemaran minyak mentah milik Pertamina yang terjadi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang.
Sampai detik ini masalah ganti rugi kepada penduduk dan pemulihan lingkungan yang ikut tercemar masih belum terselesaikan.
"Harapan saya bisa jadi prioritas lah. Saya harap Pak Ahok bisa membantu supaya Pertamina segera bayar ganti rugi dan pemulihan," kata Kepala Desa Cemarajaya Yonglim Supardi, Selasa (26/11/2019) dikutip dari Kompas.com.
Kendati demikian, Yonglim menyebut bila jumlah yang harus dibayarkan sebagai uang ganti rugi masih adalam proses penghitungan.
Pasalnya, ganti rugi dihitung berdasarkan ketentuan, misalnya bagi nelayan berarti berdasarkan rata-rata keuntungan dari hasil tangkapan sehari.
"Finalnya masih dihitung," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi berharap Ahok mendorong Dirut Pertamina, Nicke Widyawati mempercepat pembayaran ganti rugi kepada warga.
"Pak Ahok kan komisaris utama baru. Mudah-mudahan Pak Ahok mendorong Dirut Pertamina segera bayar ganti rugi," kata Dedi.
Pasalnya, banyak warga terdampak meminta ganti rugi kepada Pertamina atas kerugian yang terjadi akibat pencemaran minyak mentah di sekitar pesisir.
Namun hingga kini masih belum memperoleh kepastian soal pembayaran.
Berdasarkan data yang ada, warga pesisir Karawang yang terdampak baru mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 900 ribu per bulan.
Uang ganti rugi tersebut digunakan untuk membayar kerusakan tambak dan hasil laut yang merosot selama pencemaran.
Baca Juga: Putus Cinta, Pria Ini Bedil Muka Mantan Pacarnya dari Jarak Dekat
Tak hanya ganti rugi, Dedi Mulyadi berharap Ahok mampu mendrong Pertamina untuk segera melakukan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pencemaran secara tuntas.
Sebelumnya Vice President Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya mengatakan, pihaknya masih mendata kerugian warga terdampak pencemaran minyak di pesisir Karawang.
Tujuannya adalah untuk mencegah penggelembungan data.
"Setelah data pasti, kita berikan ganti rugi sesuai aturan," kata Ifki.
(*)