Permohonan Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Pemerintah, Dede Yusuf Ikut Bersyukur: Keputusan yang Adil

Sosok.ID - Rabu (31/3/2021) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly baru saja mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko.

Melalui konferensi secara virtual, Menkumham, Yasonna Laoly mengungkap pemerintah menolak permohonan pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Permohonan pengesahan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan kubu Moeldoko ini ditolak dengan sejumlah alasan.

Dilansir Sosok.ID dari Kompas.com, Rabu (31/3/2021) Yasonna Laoly mengatakan dari hasil verifikasi masi terdapat beberapa dokumen yang belum lengkap.

Baca Juga: Muncul ke Publik, Sosok Ini Sebut-sebut Akan Bongkar Kebohongan SBY Setelah Dirinya Dipecat Tak Terhormat: Tak Berani Berhadapan Tapi Gunakan Tangan Orang

Di antarannya adalah perwakilan DPD, DPC, dan tak adanya mandat dari ketua DPRP dan DPC terkait ini.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan terkait KLB 5 maret 2021, ditolak," ujar Yasonna Laoly, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Lebih lanjut, melansir Kompas.com dan Tribunnews, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa penolakan pemerintah ini didasari oleh beberapa argumentasi.

Kemenkumham merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Baca Juga: Parpol Biru Gonjang-ganjing, Moeldoko Terima Jabatan Ketum Demokrat versi KLB, AHY Ditendang, 'Saya Berterima Kasih'

Atas hal tersebut, Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham tak berwenang menilai terkait perubahan AD/ART yang diajukan kubu Moeldoko.