Follow Us

AS dan Taiwan Kongkalikong Sistem Senjata Mematikan, China Ngamuk Musuhnya Dibantu hingga Niat Balas Dendam: Kalian Salah Langkah!

Rifka Amalia - Jumat, 23 Oktober 2020 | 15:42
Ilustrasi - Senjata militer
China Military

Ilustrasi - Senjata militer

Sosok.ID - China mengatakan, AS telah melakukan langkah salah karena mencampuri urusannya dengan Taiwan.

Negeri yang dipimpin oleh Xi Jinping itu mengancam akan "membuat tanggapan yang sah dan perlu" setelah Amerika Serikat menyetujui potensi penjualan sistem senjata canggih senilai $ 1,8 miliar ke Taiwan.

Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri, diketahui sedang terlibat konflik sengit dengan Beijing.

Negeri Tirai Bambu ngotot mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, namun Tsai Ing-wen bersikeras Taiwan berdiri sendiri di luar kedaulatan China.

Baca Juga: Kongres Ketok Palu, Amerika Segera Banjiri Taiwan dengan Persenjataan Mematikan untuk Perang Lawan China

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (23/10/2020), Kementerian Luar Negeri China pada Kamis mengatakan, AS sedang dalam menyetujui penjualan senjata.

Oleh China, hal ini dianggap melanggar perjanjian yang ditandatangani pada 1970-an yang menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara.

Penjualan senjata itu termasuk 135 rudal udara-ke-darat, dimana Kementerian Pertahanan Taiwan dikatakan akan membangun kemampuan tempurnya di tengah meningkatnya ancaman China ke Taiwan.

Tindakan AS "mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis yang mengadvokasi kemerdekaan Taiwan, dan secara serius merusak hubungan China-AS", Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pada jumpa pers reguler.

Baca Juga: Taiwan Sedang Bangun Sistem Pertahanan 'Landak' untuk Hadapi China

Zhao mengatakan China akan "membuat tanggapan yang sah dan perlu tergantung (pada) bagaimana situasi berkembang".

Beijing telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taiwan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Tiongkok, sejak pemilihan Presiden Tsai Ing-wen tahun 2016, yang memandang pulau itu sebagai negara berdaulat de facto dan bukan bagian dari kebijakan "Satu Tiongkok" .

Source : Aljazeera

Editor : Sosok

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest