"Sehingga pemilihan anggota DPR tuh seperti memilih bupati atau wali kota. Itu yang mendekatkan nanti sehingga kemudian pertanggungjawabannya juga lebih real," jelasnya.
Ia lantas menyinggung bahwa penempatan kerja anggota DPR seringkali kurang tepat.
Sebagai contoh, anggota DPR tidak harus ditempatkan sesuai dengan bidang dan profesi sebelumnya.
Menurutnya, penempatan bisa disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab.
"Mau dia pengusaha, mau dia lawyers mau dia apapun terserah, itu rakyat yang milih dia, tapi nanti dia harus kembali kepada konstituensinya untuk bertanggung jawab," ungkap Fahri Hamzah.
"Sekarang ini banyak anggota DPR yang kalau dia pedagang, masuk ke DPR RI jadi pedagang, ditaruh di badan anggaran atau menjadi bendara partai dan bendara fraksi," katanya.
Fahri Hamzah mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut, dengan catatan yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas jabatan yang diemban.
Namun menurut Fahri, orang-orang seperti itu hanya memiliki kewenangan mengatur namun tidak ambil peran dalam pekerjaannya.
Ia lantas tampak menyentil anggota yang duduk di kursi dewan saat ini.
"Kerjaannya cuman duduk di ruang sidang, enggak pernah ngomong, tapi mobilnya paling mewah kalau datang," katanya. (*)