Sudah Banyak Kericuhan dan Rusak Fasilitas Umum, Pakar Sarankan Pemerintah Untuk Bertindak Tegas, Pakar: Boleh Otoriter Demi Kepentingan Lebih Besar!

Sosok.ID - Gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law memang sedang terjadi di berbagai kota.

Bahkan pada Selasa (13/10/2020) ini kembali gelombang unjuk rasa digelar demi menolak UU tersebut.

Kali ini sejumlah elemen yang terdiri dari PA 212, GNPF Ulama, FPI dan HRS Center serta sejumlah ormas menggelar demo di Jakarta.

Menanggapi hal itu, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan SH. MHum mengatakan, Negara bisa mengambil sikap otoriter demi mengamankan kepentingan yang lebih besar dalam menghadapi aksi demonstrasi yang diwarnai praktik anarkisme.

Baca Juga: Sempat Terperangkap di Tengah Massa Aksi Demo Omnibus Law, Menhan Prabowo Temukan Kejanggalan Penolakan UU Cipta Kerja: Ini Pasti Ada Dalangnya!

Menurutnya, negara kini harus mulai mengambil sikap lebih tegas pada para demonstran.

Hal tersebut melihat dari kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

"Negara harus tegas menghadapi aksi-aksi anarkisme dalam demonstrasi, bisa saja bersikap otoriter untuk kepentingan publik yang lebih besar, itu boleh saja dilakukan," katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin (12/10/2020).

Ungkapan tersebut setelah banyak unjuk rasa di berbagai wilayah berujung ricuh dan menimbulkan kekerasan serta perusakan.

Baca Juga: Tangis Susi Pudjiastuti Pecah Saat Demo Omnibus Law, Mantan Menteri Tak Kuasa Tahan Kesedihan Mahasiswa UGM Kena Bogem Sampai Gagang Kaca Mata Patah

Sikap otoriter yang dimaksudkan oleh Johanes bukan untuk melindungi kepentingan penguasa.