Beri Contoh dari DKI Jakarta dan Aceh, Menko Polhukam Sebut Pilkada Tak Pengaruhi Penyebaran Covid-19, Aparat Siap Diterjunkan, Mahfud MD: Kalau Perlu Tindakan Represif!

Kebalikan dengan DKI dan Aceh, Mahfud menyebut kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan.

Daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun dari 45 menjadi 29.

Baca Juga: Curhatan Bupati Jember Agar Bisa Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah: Dalam Pilkada Untuk Cari Rekomendasi Perlu Uang Bermiliar-miliar!

Sementara itu, di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 dalam seminggu terakhir.

Menurut Mahfud, hal ini membuktikan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraan Pilkada.

"Dari hasil evaluasi hari pertama, kerawanan itu tidak terletak kepada daerah itu ada Pilkada atau tidak, tetapi pada kedisiplinan di dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya.

Mahfud menekankan hal yang paling penting dalam Pilkada adalah komitmen semua pihak terhadap disiplin protokol kesehatan.

Baca Juga: Putra dan Menantu Jokowi Maju Pilkada 2020, Mahfud MD: Nepotisme Tak Selalu Jelek, Tak Bisa Dilarang Hukum!

Ia mengaku telah menginstruksikan kepada Polri, TNI, dan Satpol PP untuk tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan Pilkada melalui tiga strategi, yakni mitigatif atau preventif, persuasif, dan terakhir represif.

"Kalau diperlukan, harus ada tindakan represif, artinya penegakan hukum yang sifatnya ultimum remedium (upaya terakhir)," kata Mahfud.

"Saya katakan kepada Polri, TNI, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lain, sekali kita lembek, sekali kita kalah terhadap pelanggaran, akan terjadi pelanggaran berikutnya dan tempat lain berikutnya," tutur dia.

Baca Juga: Maju Pilkada 2020, Adly Fairuz Ogah Digembar-gemborkan sebagai Cucu Ma'ruf Amin: Saya Mau Sukses Bukan karena Campur Tangan Keluarga Besar