Kegamangan pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 itu disebut Mahfud bukan karena disengaja.
Bahkan Mahfud pun menambahkan, pemerintah pusat justru bergerak dengan berpedoman pada data yang dihimpun.
"Watak Covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," tuturnya.
Mahfud menungkapkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut justru bukan karena ketidaksiapan atau kurangnya data.
Justru perubahan tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemerintah.
Misalnya, saat hendak menerapkan new normal, pemerintah mempertimbangkan empat data terkait Covid-19.
Data yang digunakan adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selain itu, lanjut Mahfud, pemerintah tampak gamang karena sikap masyarakat terhadap pandemi Covid-19 juga berbeda-beda.
Dalam menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, ada yang menilai hal itu penting, ada pula yang sebaliknya.
Di awal masa pandemi, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya.