Jangan Kaget! Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia, Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Negara Bertenor Setengah Abad, Bakal Jatuh Tempo di Tahun 2070

"Ini adalah penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan US dollar bonds oleh pemerintah RI. Ini juga merupakan negara pertama di asia yang menerbitakn sovereign bonds sejak covid-19 terjadi," jelasnya.

Pemerintah kata Sri Mulyani, ingin menunjukkan kepada investor mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang terjaga secara fundamental.

Baca Juga: Agar Dapat Kebal Dari Virus Corona, Wali Kota Distrik Berlin di Jerman Ngaku Sengaja Infeksi Diri Sendiri Dengan Covid-19, Ternyata Salah Besar dan Ini yang Terjadi!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah Indonesia menerbitkan surat berharga negara (SBN) bertenor 50 tahun.

"Ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap rekam jejak ekonomi dan pengelolaan keuangan negara Indonesia,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Kontan.co.id.

Pemanfaatan tenor 50 tahun ini disebabkan preferensi dari investor global terhadap tenor bonds jangka panjang cukup kuat.

Hal ini mampu menekan yield yang dianggap baik, menunjukkan risiko dan appetite dari investor, kata Mekeu.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa tenor jangka panjang ini dapat memberikan profil jatuh tempo yang lebih seimbang antara beban surat utang jangka pendek, menangah dan panjang.

Baca Juga: Terjun ke Laut, Sejumlah Penumpang Kapal Ketakutan Saat Ada Kabar 3 ABK Terifeksi Virus Corona, Begini Video Detik-detik Mencekam Tersebut!

"Dengan tenor baru, kita ciptakan acuan tenor baru bagi surat utang negara Indonesia. Dan tentu kita juga menggunakan tenor 50 tahun dalam rangka capitalize kurva tenor jangka panjang yang cendeurng flat," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, mengutip Kompas.com.

Dalam hal ini, flat artinya dalam jangka panjang tidak memberikan perubahan terlalu besar dalam SBN yield, sehingga biayanya tidak terlalu meningkat, namun dengan jangka panjang yang lebih besar.

Sri Mulyani mengatakan, posisi yield yang didapatkan pemerintah pada penerbitan kali ini jauh lebih baik ketimbang penerbitan pada tahun 2015 dan 2018.