Kebijakannya diikuti dengan darurat sipil pada Selasa dan meminta Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB).
Ia juga memberi subsidi listrik gratis dan bantuan sosial bagi rakyat kecil agar tetap di rumah.
Terkait mudik, ia hanya meminta para warga tetap berada di ibukota agar membatasi pergerakan mereka.
Jokowi juga peringatkan pemerintah daerah agar tidak membuat peraturan sendiri, serta ikuti kebijakan dari pemerintah pusat.
Banyak pihak merasa kebijakan ini membingungkan masyarakat.
Sebab, pemerintah tidak berbicara dalam satu suara.
Peneliti dari Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menggambarkan yang dilakukan Jokowi sebagai "penanganan menengah".
Dari hasil analisisnya, Iwan menggambarkan jumlah pasien meninggal minimal 48 ribu warga.
Namun dalam kasus terburuk tanpa batasan pergerakan, pasien yang meninggal bisa capai 240 ribu warga.
"Kami harap tidak akan tercapai jumlah kematian sebanyak itu," ujarnya.