Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Jokowi Tak Akan Lockdown Indonesia, Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sebut Ini yang Lebih Dikedepankan Oleh Presiden: Insya Allah Bisa Mengurangi Paparan

Andreas Chris Febrianto Nugroho - Minggu, 22 Maret 2020 | 11:35
(ilustrasi gambar) Jokowi Tak Akan Lockdown Indonesia, Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sebut Ini yang Lebih Dikedepankan Oleh Presiden: Insya Allah Bisa Mengurangi Paparan
TribunBali.com/Zaenal Nur Arifin

(ilustrasi gambar) Jokowi Tak Akan Lockdown Indonesia, Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sebut Ini yang Lebih Dikedepankan Oleh Presiden: Insya Allah Bisa Mengurangi Paparan

Sosok.ID - Virus corona yang telah merebak di Indonesia membuat semua elemen baik dari pemerintahan maupun masyarakat bersiaga.

Bahkan secara sigap pemerintah pusat langsung membuat gugus tugas untuk menangani virus yang menyebar cukup cepat ini.

Beberapa negara seperti tetangga Malaysia, Italia, hingga negara yang pertama kali virus tersebut menyebar melakukan tindakan dengan mengunci akses apapun.

Istilah penguncian tersebut banyak dipahami oleh masyarakat dengan sebutan 'lockdown'.

Baca Juga: Alami Stroke Sampai Diceraikan Sang Istri, Mantan Vokalis Band Ini Memprihatinkan Hingga Tak Bisa Bicara: Sakit Ini Berkat Untukku

Namun ternyata hal itu tak akan diikuti oleh Indonesia untuk dapat menangani dengan cepat virus corona di tanah air.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, angkat bicara mengenai desakan masyarakat yang ingin ada kebijakan lockdown tersebut.

Ia mengatakan pemerintah pusat tidak akan melakukan penguncian akses atau karantina atau isolasi di suatu wilayah manapun untuk menangani covid-19.

Hal itu disebutnya sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi kepada dirinya.

Baca Juga: Wajahnya Jadi Obyek Lukisan di Sebuah Truk, Najwa Shihab Tunjukan Respon Unik Pada Pelukis Truk Tersebut!

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat memberikan paparan terkait perkembangan penanganganan Covid-19 di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (16/3).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat memberikan paparan terkait perkembangan penanganganan Covid-19 di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (16/3).

"Saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, bahwa tidak akan ada lockdown," kata Doni dalam keterangan yang disampaikan lewat sebuah video, Sabtu (21/3/2020), dikutip dari Kompas.com.

Namun hal itu bukan berarti pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk bisa mengatasi virus tersebut.

Doni menyebut, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah imbauan pada masyarakat terkait pencegahan virus corona.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini menambahkan bahwa masyarakat harus mematuhi pemerintah.

Baca Juga: Cari Kesempatan Dalam Kesempitan, Bukan Menolong Kawannya yang Pingsan, Pria di Probolinggo Justru Gauli Teman Perempuannya, Alasannya Bikin Geram!

Salah satu himbauan yang dianjurkan pemerintah ketimbang lakukan kebijakan lockdown menurutnya adalah social distancing.

Tak hanya itu saja, dirinya juga menghimbau masyarakat untuk menghindari kegiatan yang berkerumun.

"Yang paling penting mematuhi kebijakan pemerintah, yaitu social distancing, atau lebih mudah kita bisa artikan jangan saling berdekatan. Dilarang saling berdekatan dan dilarang berkumpul," ujar dia, dikutip dari Kompas.com.

"Kalau ini dipatuhi Insya Allah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar," kata Doni Monardo.

Baca Juga: Punya Sejarah Hobi Gonta-ganti Pacar Hingga Sandang Gelar Playboy, Raffi Ahmad Berhasil Dibikin Klepek-klepek Nagita Slavina: Gue Kalo Punya Bini Harus yang Kayak Gini!

Melansir dari Tribunnews.com, hingga hari Sabtu (21/3/2020) kemarin, pemerintah mengonfirmasi ada 450 orang positif terinfeksi virus corona.

Pasien meninggal dunia ada 38 orang, sementara pasien sembuh 20 orang.

Desakan soal lockdown bergema karena kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat tajam.

Isu ini sempat menguat juga lewat tagar #Indonesia_LockdownPlease yang menjadi tren di Twitter.

Baca Juga: Viral! Aksi Heroik 3 Prajurit TNI Selamatkan Warga Saat Dengar Suara Drum Bahan Bakar Meledak di Tengah Pemukiman

Bahkan, dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 38 orang, maka persentase kematian akibat Covid-19 mencapai 8,4 persen.

Persentase itu tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di dunia.

Indonesia berada di bawah Italia yang saat ini mencapai persentase 8,57.

Adapun jumlah pasien meninggal di Italia mencapai 4.032 orang dari total penderita sebanyak 47.021 orang.

Baca Juga: Ambil Kesempatan dalam Kesempitan, Lihat Temannya Pingsan Gegara Anemia, Pria Ini Malah Memperkosanya Alih-alih Menolong agar Rekannya Cepat Sadar

Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.

Sejumlah negara telah melakukan kebijakan lockdown, antara lain Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, juga Malaysia.

Namun, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemerintah belum memikirkan opsi lockdown dalam mengatasi Covid-19.

Baca Juga: Ogah Kalah dari Amerika, Pria Tajir Ini Bangun 'Gedung Putih' Sendiri di Puncak Gedung Pencakar Langit 34 Lantai

Menurut Jokowi, lockdown juga merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, dia menegaskan bahwa daerah tidak bisa melakukan kebijakan karantina wilayah tersebut. (*)

Source :Kompas.comTribunnews.com

Editor : Sosok

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

x