Kantor pusatnya berada di Jalan Cikini IV, Jakarta Pusat.
Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim.
Beberapa usahanya seperti membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification, dan tracking national data center.
PT PANN juga tercatat memiliki anak usaha di bidang pembiayaan yakni PT PANN Pembiayaan Maritim.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, PT PANN berdiri dengan modal dasar Rp 180 miliar dan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar.
Sementara itu 93 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9 persen dimiliki oleh salah satu bank milik BUMN, Bank Mandiri.
Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah mengaku bingung dengan keberadaan PT PANN ini.
Hal tersebut diungkap oleh mantan pemimpin bank dunia ini di rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2019) silam.
Terdapat momen menarik ketika mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut memaparkan rencana penyertaan modal negara (PMN) tahun 2020, tiba-tiba anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun melakukan interupsi.
Sebab, dirinya merasa tidak familiar dengan salah satu BUMN yang disuntik modal oleh pemerintah dengan skema non-tunai.