"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.
Masih dikatakannya, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini.
Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan. Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat.
Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya, dikutip dariAntara.
Ngesti mengungkapkan, penolakan tak hanya dari Pemkab Natuna saja, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu.
Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya, dikutip dariAntara.
Ngesti menjelaskan, semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan.
Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.