Perang Dagang Indonesia vs Uni Eropa, Pemerintah Bakal Balas Perlakuan Negara-negara Benua Biru Atas Dilarangnya Sawit Indonesia

Terlebih mulai tahun 2016, Uni Eropa merancang target-target baru dalam kebijakan energi terbarukan, yang dikenal sebagai RED II.

Dalam RED II ditetapkan bahwa target penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 naik menjadi 32% dari yang semula 27%. Diatur pula kontribusi beberapa kategori biofuel sehingga tidak melebihi konsumsi tahun 2019. Kategori yang dimaksud adalah yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land-Use Change/ILUC), serta tanaman yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan.

Baca Juga: Mengaku Enggak Pernah Punya Bisnis Sampingan, Tapi Menteri Jokowi yang Senang Belajar di Kuburan Itu Akui Kekayaannya Bertambah dan Miliki Rumah Mewah. Berapa Nilai Hartanya Sekarang?

Bahkan dalam aturan tersebut disebutkan bahwa minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai bahan yang tidak berkelanjutan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel.

Penggunaan sawit akan dikurangi secara bertahap hingga habis sama sekali pada tahun 2030.

Peraturan tersebut mulai tertuang dalam revisi RED II 2018/2001/EU, pada Desember 2018 dan diberlakukan Komisi Eropa pada Maret 2019.

Hal itulah yang membuat Indonesia dan Malaysia, sebagai penghasil 85% sawit dunia naik pitam.

Baca Juga: Ingin Hidup Tenang, Pria Ini Justru Diganggu Suara Bising Dari Balik Tembok Rumahnya, Setelah Dibongkar Ia Terkejut Hingga Harus Amankan Dirinya

Khususnya di Indonesia, industri sawit merupakan lapangan usaha lebih dari 4 juta petani kecil. Kala ekspor dihambat dengan peraturan-peraturan non-tarif tersebut, akan ada banyak petani yang merasakan dampaknya.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit, seperti dikutip dari detikfinance. Gugatan akan dilakukan melalui World Trade Organization (WTO).

Sementara itu pemerintah juga telah menyampaikan nota keberatan kepada Uni Eropa atas pengenaan tarif terhadap produk-produk biodiesel. Namun hingga kini, Uni Eropa belum membalas nota keberatan tersebut.

Bila tidak ditanggapi, pemerintah sebelumnya diketahui telah menyiapkan sejumlah strategi balasan atas pengenaan tarif tersebut. Salah satunya adalah pengenaan tarif masuk untuk produk-produk susu asal Eropa. (Bayu)