Perang Dagang Indonesia vs Uni Eropa, Pemerintah Bakal Balas Perlakuan Negara-negara Benua Biru Atas Dilarangnya Sawit Indonesia

Dimana komoditas yang diekspor menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Namun kebijakan itu justru digugat negara lain. "Kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel," tandasnya.

Padahal, kata dia, jika ada hilirisasi atau manufaktur lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya akan terbuka. "Larinya ke situ, bukan ke mana-mana. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest," katanya.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa kian memburuk akibat komoditas kelapa sawit.

Pada hari Rabu (14/8/2019) Uni Eropa mulai mengenakan bea masuk sebesar 8-18% atas produk-produk biodiesel asal Indonesia.

Baca Juga: Baru Sebulan Nikah Langsung Cerai Gegara Suami Kepincut Pelakor, Wanita Ini Sudah Jadi Korban Ditikung Istri Aparat Sejak Malam Lamaran

Kebijakan tersebut diambil setelah Uni Eropa menuding pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

"Impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian materiil pada industri Uni Eropa," tulis Komisi Eropa dalam Jurnal Uni Eropa, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (13/8/2019).

Meski demikian, sejatinya gesekan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait sawit sudah dimulai sejak cukup lama.

Sebagaimana yang telah diketahui, Benua Biru merupakan salah satu blok ekonomi yang menaruh perhatian sangat besar terhadap isu-isu lingkungan. Tak heran mengingat sebagian besar negara-negara di Eropa masuk dalam kategori high-income economies, yaitu yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari US$ 12.376/tahun, berdasarkan data Bank Dunia (World Bank/WB).

Masyarakat yang tinggal di negara berpendapatan tinggi memang cenderung lebih mudah untuk menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan. Pasalnya, kebutuhan 'perut' mereka sudah terpenuhi, sehingga punya waktu lebih untuk memikirkan hal lain. Berbeda dengan negara berkembang yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi.

Komitmen Uni Eropa (UE) terhadap lingkungan sejalan dengan Protokol Kyoto, yaitu mengurangi emisi karbon sebesar 20%. Untuk itu, UE mengeluarkan kebijakan biofuel (biodiesel dan bioethanol) pertama yang dikenal sebagai Renewable Energy Directive (RED) pada tahun 2003 (2003/30/EC). Tujuannya adalah untuk menggantikan posisi energi fosil dengan energi terbarukan.

Uni Eropa memasang target penggunaan biofuel untuk transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010.