Ini Sebabnya Australia Tak Akan Berani Intervensi Militer dan Ganggu Kedaulatan Indonesia Atas Papua

Prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara tersebut adalah:

Kesetaraan dan Saling Menguntungkan;

Penghormatan dan dukungan atas kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik;

Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri;

Tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan baik orang atau lembaga yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan integritas teritorial Pihak lain, termasuk menjadikan wilayah para Pihak untuk melakukan kegiatan separatisme yang ditujukan kepada pihak lain;

Menyelesaikan sengketa secara damai; dan

Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Pihak lain.

Terdapat 10 bidang kerjasama yang dicakup oleh Perjanjian ini, yaitu: Kerjasama pertahanan; Kerjasama penegakan hukum; Kerjasama counter-terrorism; Kerjasama intelijen; Keamanan maritim; Keselamatan dan keamanan penerbangan; Pencegahan perluasan (non proliferasi) senjata pemusnah massal; Kerjasama tanggap darurat; Kerjasama pada organisasi multilateral; dan Membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan.

Pelaksanaan dari Perjanjian Lombok ini oleh berbagai instansi teknis berada di bawah naungan dan supervisi Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF).

Lombok, 13 November 2006.

Sudah jelas bukan bahwasanya Papua akan selalu menjadi bagian NKRI karena diakui oleh PBB dan negara-negara lainnya di dunia. (Seto Aji/Sosok.ID)