Sosok.ID - Pasukan INTERFET atau pasukan perdamaian internasional yang dipimpin Australia mendarat di Timor-Leste setelah menyatakan merdeka dari Indonesia.
Setidaknya Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari 11.000 orang dari 22 negara, salah satu yang dianggap sebagai kesuksesan besar.
Mengutip dari Crikey.com.au, John Howard menyebut intervensi itu sebagai "kemenangan kebijakan luar negeri yang signifikan" dan mengatakan ia tidak akan mengubah apa pun tentang itu, dan tentara Indonesia menarik diri sepenuhnya pada akhir Oktober.
Kala itu INTERFET hanyalah sebagian kecil dari kisah Australia dengan Timor-Leste yang kini dianggap sebagai kesalahan besar bagi negara di sekitar Kupang, NTT itu.
Setelah lebih dari 78% orang Timor memilih kemerdekaan dalam referendum pada 30 Agustus 1999, milisi paramiliter pro-Indonesia yang marah menanggapinya dengan kekerasan, seperti meruntuhkan kota, membakar bangunan, dan menyerang serta membunuh orang.
Sekitar 1500 warga Timor diperkirakan tewas dalam kekerasan itu, puluhan ribu meninggalkan rumah mereka ke gunung-gunung, dan pasukan Indonesia memaksa lebih dari 300.000 orang melewati perbatasan darat ke Timor Barat.
Kemarahan internasional memaksa dibentuknya INTERFET. Australia - pemain kunci dalam keputusan untuk campur tangan - membalikkan satu dekade kebijakan luar negeri yang ambivalen yang lebih suka melupakan masalah Timor-Leste dan melangkah masuk.
Tidak ada pertanyaan bahwa INTERFET bekerja dengan baik. Tetapi keputusan Australia untuk pergi ke Timor-Leste tidak hanya berprinsip ingin mengamankan kedaulatan negara tetangganya yang masih baru.
Hanya dua bulan sebelum kemerdekaan penuh Timor-Leste dipulihkan, Australia menarik pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan batas laut.
Itu merupakan jenis diskusi yang tepat yang perlu dikumpulkan oleh Timor-Leste tentang cadangan minyak dan gas yang menguntungkan terkubur jauh di dalam Laut Timor.
Bebas dari pandangan adjudicator independen, Australia mengambil pendekatan bullish dalam negosiasi atas kekayaan minyak dan gas multi-miliar dolar Laut Timor.
Negosiasi menghasilkan beberapa perjanjian untuk menggunakan sumber daya, tetapi tidak ada batas permanen.
Australia ingin menghindari adanya batas karena mereka tahu mereka mengklaim sumber daya yang bukan haknya untuk diambil.
Namun, jika ada batasan, hak pengambilan sumber daya itu akan jatuh secara sah ke tangan Timor-Leste.
Jadi, Australia telah membuat rencana untuk menghindarinya. Tapi, rencana tersebut digagalkan.
Pada 2012, mantan perwira intelijen ASIS yang dikenal sebagai Witness K mengungkapkan bahwa Australia telah menyadap ruang-ruang di Timor-Leste untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi itu.
Saat adanya renovasi pembangunan yang didanai bantuan, Australia mengirim teknisi untuk memasang alat-alat pendengaran agar Australia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengubah negosiasi dengan cara mereka.
Timor-Leste kemudian merobek-robek perjanjian “Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor” (CMATS) dan membawa Australia ke Den Haag untuk konsiliasi.
Langkah itu pada akhirnya akan menarik batas maritim bersejarah yang permanen di tengah Laut Timor, menempatkan hampir semua sumber daya daerah yang sangat berharga di pihak Timor-Leste.
Di depan umum, Australia memuji perjanjian "landmark" tersebut. Namun, secara pribadi, mereka berencana untuk menuntut orang-orang yang mengatakan kebenaran: Witness K dan pengacaranya Bernard Collaery yang kemudian menghadapi dakwaan.
Perdana menteri Timor-Leste saat itu, Mari Alkatiri, menyebut penyadapan itu sebagai "kejahatan", yang ditanggapi oleh Alexander Downer dengan menuduh Timor-Leste menyebut Australia pengganggu.
Yang merupakan kesalahan, menteri berkata, "ketika Anda mempertimbangkan semua yang telah kami lakukan untuk Timor Timur".
Bantuan Australia sebelumnya, menurut Downer, melisensikan Australia untuk memperlakukan Timor-Leste seperti yang Australia inginkan setelah pasukan INTERFET pergi. Ini termasuk memaksa persetujuan untuk pencurian minyak yang dilakukan Australia.
Tahun 2019 lalu, PM Australia Scott Morrison dan Cosgrove menerima undangan Timor-Leste untuk menyaksikan perayaan hari referendum Timor-Leste (dikabarkan 100 kepala negara diundang).
Mereka akan disambut dengan hangat di Dili, datang untuk menghargai bantuan INTERFET, dan untuk memperkuat peran Australia sebagai donatur bantuan asing terbesar di Timor-Leste; serta di atas kertas, tetangga dekat yang ingin melihat Timor-Leste berkembang.
Tetapi Witness K dan Collaery terjebak dalam proses hukum yang berlarut-larut dan membingungkan.
Perjanjian perbatasan yang dimenangkan dengan pahit tetap tidak diratifikasi oleh parlemen Australia, dan sampai saat itu, Australia terus memperoleh jutaan dolar per bulan dari Laut Timor yang telah disepakati bukan milik Australia.
Diperkirakan secara konservatif $ 60 juta, jumlah yang Australia ambil melebihi jumlah bantuan asing senilai $ 95,7 juta yang telah Australia janjikan ke Timor-Leste antara 2018 dan 2019.
Pada penandatanganan perjanjian perbatasan pada bulan Maret tahun 2018, Julie Bishop memuji "babak baru" dalam hubungan bilateral.
Dia benar: Australia telah membalik halaman kemuliaan INTERFET, dan sekarang hanya melihat kisah menyedihkan mencuri kekayaan, memata-matai teman dan menuntut orang-orang yang berani mengatakan yang sebenarnya. (*)