Sosok.ID - Ketegangan Pilpres 2019, masih meninggalkan ingatan di hati para pendukung paslon Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
Para penggemar yang terbentuk menjadi dua kubu saling adu sindir di sosial media mendukung jagoannya masing-masing.
Bahkan muncul julukan 'cebong' dan 'kampret' yang makin memanaskan suasana pilpres.
Sehingga belakangan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sandiaga Salahudin Uno masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju, para pendukung ramai mengenang suasanaPilpres 2019.
Sebagian dari mereka ikut bersuka-cita berharap Sandiaga Uno mampu membawa perubahan baik di Kementerian.
Namun tak sedikit yang kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi melantik 6 menteri baru menggantikan menterinya yang lama pada Rabu (23/12/2012).
Salah satu yang disoroti yakni munculnya nama Sandiaga Uno yang dipercaya menggantikan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Sebagai Cawapres di Pilpres 2019, Sandiaga Uno akan reuni dengan Prabowo Subianto yang telah lebih dulu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Bergabungnya Sandiaga Uno di pemerintahan memunculkan reaksi dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Mandani melalui YouTube Fraksi PKS pada Jumat (25/12/2020), dikutip via Warta Kota, menyampaikan konsistensinya untuk tetap berada di pihak oposisi.
Menurutnya, dengan bertindak sebagai oposisi, PKS telah menunjukkan rasa cintanya untuk Indonesia.
"Sejak awal PKS meneguhkan diri oposisi karena cinta kepada negerinya," ucap Mardani.
Peran oposisi di sebuah negara demokrasi, ungkap Mandani, diperlukan untuk mengontrol roda pemerintahan.
Tujuannya yakni agar pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
"Kalau tidak ada oposisi, tidak ada check and balance, tidak ada yang jagain." paparnya.
"Pak Jokowi dan pemerintah sangat bersyukur ada PKS, sehingga Indonesia tetap dianggap negara demokratis."
Anggota Komisi II DPR itu menilai, jika semua pihak oposisi bergabung dengan pemerintahan, maka Indonesia tidak layak disebut sebagai negara demokrasi.
"Coba kalau semua gabung ke Pak Jokowi, kita akan dicoret jadi negara demokratis," katanya.
"Insya Allah hasil tidak akan mengingkari proses yang kami jalani," tandas Mandani.
Adapun disadur dari Kompas.com, keenam menteri yang diangkat Jokowi dikukuhkan dalam Keppres No. 133/P Th. 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Mereka yang dilantik yakni Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusbandio.
Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara.
Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan dr. Terawan Agusputranto.
Yaqut Cholil Khuomas menggantikan Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), dan M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. (*)