Sosok.ID - Sebuah kabar mengejutkan datang dari dua negara yang kini sedang berseteru, China dan Amerika Serikat (AS).
Setelah sekian lama konfrontasi melalui statment keras pejabat-pejabatnya, kini kedua armada tempur mereka akhirnya bertemu.
Sebelumnya bahkan salah satu pejabat Pentagon AS buka suara akan menenggelamkan semua armada perang Tiongkok.
Tak main-main, ungkapan itupun dibuat oleh pejabat tersebut yang akan merealisasikan rencananya bila ditunjuk Joe Biden sebagai Menteri Pertahanan.
Baca Juga: Kapal Perusak Berpeluru Kendali AS Dibayangi Militer China Selama Operasi Kebebasan Navigasi
Namun ternyata kenyataan yang terjadi sebaliknya, bahkan Kapal Perusak AS yang dikenal cukup mengerikan kabur saat dikejar armada Laut China.
Hal itu dikabarkan terjadi pada hari Selasa (22/12/2020) kemarin.
Otoritas militer Tiongkok baru-baru ini mengklaim bahwa mereka telah mengusir kapal perang perusak milik Angkatan Laut Paman Sam.
Hal itu disebut oleh pihak China setelah armada perang AS tersebut masuk tanpa izin ke Laut China Selatan yang masih teritorial China.
Peristiwa itu terjadi di sekitar Kepulauan Spratly yang diklaim Tiongkok sebagai salah satu wilayah mereka.
Kejadian ini pun menambah eskalasi ketegangan antar dua negara yang mulai memanas beberapa bulan ini.
Melansir dari The Telegraph, pernyataan ini diungkapkan oleh juru bicara Komando Selatan Pembebasan Rakyat China (PLA), Kolonel Senior Tian Junli.
Menurut penuturan Kolonel Tian Junli, pengusiran kapal perusak AS terjadi sesaat setelah USS John S McCain menegaskan hak dan kebebasan navigasi di laut.
Kebebasan navigasi tersebut diklaim di wilayah sekitar pulau yang masih disengketakan.
Menurut pejabat militer AS, tindakan itu disebut mereka sudah sesuai dengan hukum internasional.
Insiden itu terjadi ketika Shandong, kapal induk kedua China, dilaporkan melakukan latihan di wilayah tersebut setelah berlayar melalui Selat Taiwan yang sensitif pada hari Minggu.
Pemerintah China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan, secara langsung mempermasalahkan klaim teritorial terumbu, pulau, dan perairan oleh tetangga regionalnya yang lebih kecil.
Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan semuanya telah mengklaim Spratly.
Kejadian ini pun menambah rentetan ketegangan antar dua negara, dan China disebut telah menunjukkan ketegasannya atas perairan yang kaya akan energi ini.
Padahal pada bulan Juli lalu, Mike Pompeo, Menteri Luar Neger AS menegaskan bahwa Washington akan menganggap pengejaran sumber daya oleh Tiongkok di Laut China Selatan sebagai tindakan ilegal.
Melansir dari Express.co.uk, para ahli mengungkapkan peningkatan kehadiran militer kedua negara telah meningkatkan risiko bentrok, baik yang disengaja maupun tidak.
Sebelumnya, pada hari Sabtu diketahui Angkatan Laut AS baru saja mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan.
Tindakan yang dilakukan militer AS itu berada di tengah konflik antara Taiwan dengan China.
Sementara itu, USS John S McCain pekan lalu sedang berlatih perang anti-kapal selam dengan kapal selam bertenaga nuklir Prancis FS Emeraude dan kapal perusak helikopter Jepang JS Hyuga di Laut Filipina.
Melansir dari The Telegraph, diperkirakan kepulauan Spratly yang jadi persengketaan itu memiliki kandungan energi yang masih terpendam.
Namun menurut penelitian,nilai transaksi perdagangan internasional yang melewati Laut China Selatan setiap tahun mencapai US$ 5 triliun.
Hal ini semakin menambah kekhawatiran tentang kendali China atas perairannya dan meningkatkan kemungkinan bahwa China dapat menggunakan aksesnya sebagai alat pemaksaan ekonomi.
Beijing juga ingin memanfaatkan cadangan minyak dan gas besar yang diyakini berada di bawah dasar lautnya.
Awal tahun ini, China mendapat teguran keras dari Vietnam, atas dugaan survei minyak di daerah tersebut dan dengan membentuk dua unit administratif di Kepulauan Paracel dan Spratly.
China membantah melakukan kesalahan. Dalam peringatannya pada hari Selasa, PLA menuduh AS merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Tindakan AS seperti itu telah sangat melanggar kedaulatan dan keamanan China dan sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata Kolonel Tian seperti dilansir The Telegraph. (*)