Sosok.ID - Sektor perekonomian negara, saat ini sedang digebuk pandemi virus corona.
Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak awal Maret lalu, membawa dampak sulit dalam tatanan kehidupan negara.
Ekonomi RI pada kuartal II tahun ini diketahui tercatat negatif 5,32 persen.
Hal ini menempatkan Indonesia berada di ambang resesi, dimana ekonom menilai pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemulihan yang lebih mengarah pada peningkatan konsumsi masyarakat.
Jika kontraksi berlanjut pada kuartal III (Q3), secara teknikal Indonesia bisa disebut mengalami resesi.
Hal ini membuat pakar ekonomi sekaligus politikus Rizal Ramli kecewa dengan kondisi perekonomian Indonesia.
Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Gus Dur ini menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak berdampak bagi rakyat.
"Saya kecewa krisis sudah enam bulan, tidak ada kebijakan yang dirasakan rakyat. Ada kecil sih," ujar Rizal Ramli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
Lebih lanjut, Rizal mengklaim bahwa masalah perekonomian negara sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
"Nah, kita bisa bereskan ini dalam kurang waktu satu tahun," sambungnya.
Menurut Rizal, kondisi saat ini lebih parah dibandingkan dengan krisis pada tahun 1998.
Ia menyebut Indonesia tidak memiliki pemimpin dengan kapasitas yang baik untuk mengatasi masalah ekonomi.
"Dengan cara penanganan yang amatiran, dengan kelemahan kepemimpinan dan visi, bisa-bisa krisis ini akan lama lagi. Bisa satu setengah tahun. Saya yakin rakyat tidak siap," kata Rizal Ramli.
Rizal juga menyoroti tentang nilai tukar rupiah uang anjlok, sehingga Indonesia tidak mampu mencatat peningkatan ekspor.
Dengan meningkatkan daya beli kalangan menengah ke bawah, Rizal pun mendesak pemerintah agar segera menyelamatkan kemerosotan ekonomi negara.
Ia pun mencontohkan kebijakan yang diambilnya saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Saat itu Rizal meminta gaji para pekerja tertentu agar dinaikkan, tercatat ekonomi era Gus Dur ketika itu minus 3 persen.
Pekerja yang dimaksud yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI-Polri, pensiunan ASN, serta pensiunan TNI-Polri.
"Dalam 21 bulan, jadi 4,5 persen (pertumbuhan ekonominya). Argumentasinya sederhana, karena TNI, ABRI, PNS, dan pensiunan, tidak punya uang. Begitu mereka ada uang, dia belanja semua. Akibatnya sektor retail hidup, ekonomi hidup," ucap Rizal Ramli.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, mantan presiden Indonesia Susilo Bambang yudhoyono (SBY) meminta agar tak ada yang menyalahkan pemerintah atas kemerosotan ekonomi saat ini.
Baca Juga: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Usai Corona Kelar Singapura Dipastikan Kena Krisis Moneter
Melansir Kompas.com, SBY menanggapi persoalan ekonomi di tengah pandemi covid-19 sebagai hal yang dialami hampir seluruh negara, termasuk negara-negara maju.
Ia pun yakin, pemerintah telah melakukan upaya yang terbaik untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi.
Hal itu disampaikan SBY saat launching buku "Monograf" di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).
"Jadi jangan salahkan presiden Jokowi, jangan salahkan pemerintah, kenapa Indonesia mengalami krisis ekonomi? Ya, karena secara global, secara dunia sertaan dari pandemi Covid-19 ini adalah gejolak bahkan krisis ekonomi," katanya, dikutip dari Kompas.com.
Oleh karenanya, SBY menyarankan agar pemerintah melakukan kebijakan yang tepat dengan aksi yang nyata.
"From now ke depan pemerintah kita dukung, yang dilakukan pemerintah itu betul-betul melaksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat dan aksi-aksi yang tepat pula," ujarnya. (*)