Sosok.ID - Negara tetangga Indonesia, Malaysia resmi memberlakukan lockdown pada hari ini, Rabu (18/3/2020).
Keputusan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin pada Senin (16/3).
Malaysia menyatakan bakal melakukan lockdown selama dua pekan, terhitung sejak 18 Maret sampai 31 Maret 2020.
"Kerajaan memandang serius situasi ancaman virus corona ini, sehingga fokus pada masa ini adalah mencegah penularan semakin banyak," kata Muhyiddin dalam rilis resmi pemerintah,seperti dikutip Sosok.ID, dilansir dari Kompas.com.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Presiden Joko Widodo merasakan tekanan yang lebih menghujam setelah Malaysia memutuskan untuk isolasi secara nasional.
Indonesia sendiri hingga Rabu (18/3) masih belum memberikan pengumuman terkait bakal dilakukannya karantina nasional.
Pasalnya, memutuskan untuk me-lockdown negara, maka seluruh lapisan masyarakat harus mampu menerima risikonya.
Setelah kasus virus corona di Indonesia melejit dan mencapai angka lebih dari 100, masyarakat di jagat media berbondong-bondong mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan lockdown.
Namun, tahukah anda dampak mengerikan dari diberlakukannya lockdown?
Mengunci diri di rumah masing-masing dan tidak diizinkan melakukan aktivitas seperti bekerja, akan menjadi bencana bagi rakyat kecil.
Terlebih bagi mereka, kepastian untuk hidup di hari esok, barangkali lebih menakutkan daripada virus yang datang dari Wuhan ini.
Pemerintah saat ini telah mengkampanyekan agar masyarakat melakukan kegiatannya di rumah saja, dan menerapkan social distancing saat bepergian di luar rumah.
Sayangnya, tidak seluruh pekerjaan dianggap mampu dilakukan dari rumah.
Melansir Kompas.com, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah berpendapat, bila Indonesia menerapkan lockdown, maka dampaknya akan buruk bagi perekonomian.
Terkhusus pada sektor internal yang berpotensi kehilangan penghasilan, juga pada sektor produksi yang akan terganggu karena pasokan produk yang berkurang.
"Termasuk juga merencanakan antisipasi apabila dilakukan "lockdown" dampaknya bisa dipastikan akan signifikan, perekonomian seperti dimatikan. Semua ini harus diantisipasi dan disiapkan solusinya," ungkap Piter, Senin (16/3).
Hal ini selaras dengan penuturan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi.
Masduki mengatakan, kebijakan penerapan lockdown justru akan membunuh ekonomi rakyat.
"Wapres mengapresiasi kebijakan Presiden dan kaitannya terhadap persoalan ekonomi dalam negeri, kalau sampai lockdown akan memukul dan mematikan ekonomi rakyat," ujar Masduki di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/3).
Sebenarnya, patuh dengan himbauan pemerintah terkait upaya pencegahan Covid-19, dapat membantu masyarakat Indonesia secara umum agar terhindar dari infeksi.
Meskipun begitu, lockdown diakui Piter Abdullah sebagai upaya yang mampu menghambat laju sebaran virus Sars-Cov-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19.
Baca Juga: Belum Kelar Virus Corona, Masyarakat Indonesia Juga Dihantui Masalah Baru yang Bikin Bingung
Merujuk pada amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantinaan Kesehatan, meninjau penuturan Mendagri Tito Karnavian, banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum memberlakukan karantina nasional.
Aspek tersebut meliputi efektivitas, tingkat epidemi, pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan.
Adapun selama ini Piter menilai, pemerintah nampak ragu untuk mengambil tindakan drastis dalam upaya mengatasi pandemi ini.
Sebab, pemerintah menghadapi dilema antara fokus mengatasi virus corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian.
"Beberapa kebijakan stimulus sudah dikeluarkan pemerintah untuk membantu dunia usaha. Tapi apakah pemerintah sudah mempersiapkan kebijakan untuk kondisi terburuk?" terang Piter.
Piter mengaku khawatir dengan penanganan virus corona yang terkesan serba tanggung.
"Bila ini nanti dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan ketika korban corona sudah tidak tertanggulangi maka proses recovery-nya akan jauh lebih lama dan dampak negatifnya terhadap perekonomian justru akan jauh lebih besar," katanya.
Piter mengusulkan pada pemerintah untuk memprioritaskan pilihan lockdown, dengan catatan perencanaan isolasi telah dimatangkan.
Ia juga menyayangkan tindakan masyarakat dan dunia usaha yang tak mengindahkan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Contoh saja sekarang, diimbau untuk mengurangi aktivitas, kendaraan publik dikurangi, eh ternyata masih banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang buka kantor. Akibatnya terjadi antrean panjang hampir semua kendaraan publik," ujarnya.
JikaPemerintah Pusat benar-benar menerapkan sistem penguncian nasional, makaIndonesia harus menghadapi konsekuensi matinya ekonomi.
Pilihan ini memaksa pemerintah untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
Supply makanan dan kebutuhan barang pokok pun tak boleh terputus.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan jaminan bukan hanya pada masyarakat, namun juga pada dunia usaha.
Oleh karenanya, Piter berharap pemerintah saat ini sesegera mungkin berupaya menyiapkanperencanaan kondisi terburuk akibat dari pandemi Covid-19. (*)