Sosok.ID - Penyebaran virus Corona yang kian meluas dan mengganas rupanya mengancam hilangnya tradisi mudik di Tanah Air.
Ribuan orang dari zona-zona terdampak virus Corona terancam tak bisa mudik ke kampung halaman lantaran dikhawatirkan akan memperluas area sebaran wabah.
Sejumlah pemerintah daerah pun sempat mewanti-wanti kepada warga perantaunya untuk tidak mudik ke kampung halaman selama wabah virus Corona berlangsung.
Kendati demikian, keputusan ini sempat menjadi pro kontra di tengah rakyat maupun pemerintah pusat.
Ribuan perantau yang tinggal di zona-zona terdampak pun diketahui nekat colong start pulang ke kampung halaman meski telah diperingatkan.
Gelombang mudik yang melibatkan pergerakan jutaan orang pun beresiko meningkatkan persentase penyebaran virus Corona di Tanah Air.
Mau tak mau, sejumlah pemerintah daerah terpaksa mengambil langkah tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Mulai dari menutup akses jalan masuk hingga mengkarantina para pemudik dari zona terdampak selama 2 minggu.
Mengutip Kompas.com dan Tribunnews, Jumat (3/4/2020) untuk mengurai masalah ini, Presiden Jokowi telah membahasnya dalam rapat terbatas pada Senin (30/3/2020) kemarin.
Tiga hari berlalu, Jokowi meminta ada langkah tegas untuk mencegah masyarakat pulang ke kampung halaman.
"Demi keselamatan bersama saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Presiden Jokowi seperti yang Sosok.ID kutip dari Kompas.com, Jumat (3/4/2020).
Namun rupanya, imbauan Presiden Jokowi disalahartikan oleh dua pejabat Istana hingga membuat rakyat semakin bingung.
Tiga hari kemudian, tepat pada rapat terbatas Kamis (2/4/2020) Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penduduk untuk mudik di tengah wabah Corona.
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan.
Mengutip Kompas.com, ketika ditanya soal alasan pemerintah tak melarang mudik, Luhut Panjaitan menjawab singkat.
Luhut Panjaitan menyebut ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah soal mudik tidak akan diindahkan oleh masyarakat.
Sehingga semua tergantung kesadaran dari rakyat masing-masing terkait kondisi wabah yang tengah mendera ini.
"Orang kalau dilarang (tetap) mau mudik saja gitu. Jadi kita nggak mau (larang)," ucap Luhut Panjaitan.
Meski begitu, Luhut Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mudik demi mencegah penyebaran virus Corona semakin meluas.
"Jadi sekarang kita imbau kesadaran bahwa kalau anda mudik, nanti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Kalau membawa penyakit itu di daerah ada yang meninggal bisa keluargamu," lanjut Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan itu.
Dalam pernyataannya, Luhut Panjaitan berjanji pemerintah akan memberi bantuan sosial bagi rakyat miskin yang bersedia tidak mudik.
Sementara itu, untuk masyarakat yang tetap ngotot ingin pulang kampung dipersilahkan oleh negara, hanya saja dengan syarat mau melakukan karantina mandiri selama 2 minggu.
Dan untuk mewujudkan hal ini, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar syarat ini benar-benar dilaksanakan.
'Kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik dia harus ikut karantina tadi. Dan kemudian pemeriksaan kesehatan di kampungnya," kata Luhut Panjaitan.
Luhut Panjaitan menambahkan pemerintah akan memastikan penggunaan angkutan umum saat mudik sesuai dengan protokol kesehatan khususnya terkait jaga jarak.
Hal ini tentu saja membuat kapasitas penumpang bus antar kota bakal diturunkan dan ada kemungkinan terjadi lonjakan harga.
Untuk masyarakat yang memilih tidak mudik, Luhut Panjaitan menegaskan bahwa nanti masyarakat akan tetap bisa mudik.
Pemerintah bakal mengkalkulasi kemungkinan untuk memundurkan hari libur nasional ke akhir tahun agar masyarakat yang tak bisa mudik bisa kembali ke kampung halaman setelah wabah virus Corona berakhir.
(*)