Bekingan Kuat Tambang Ilegal, Komisi VII DPR Minta Ganjar Pranowo dan Gibran Bongkar Sosoknya

Sosok.ID -Terkait bekingan tambang liaryang sempat dibeberkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat reaksi dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Gibran Rakabuming Raka sebut jika bekingan tambang pasir ilegaldi Klaten, Jawa Tengah tergolong ngeri.

Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi keluhan netizen Twitter untuk menindak tambang pasir di Klaten.

Awalnya sada akun Twitter yang menuliskan keluhan tentang tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten pada Minggu (27/11/2022).

Akun itu meminta kepada Gibran menyampaikan pesan kepada Jokowi dan petinggi negara lainnya supaya menindak tambang pasir ilegal.

"Mas..sampekan ke pak@jokowiuntuk menindak tambang pasir ilegal yg ada di kab.klaten,lebih dari 20 titik lokasi..tp dibiarkan..@ListyoSigitP

@ganjarpranowo" tulis akun tersebut.

Gibran pun langsung membalas cuitan itu dengan mengatakan jika bekingan para penambang ilegal tak main-main.

"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri" tulis Gibran.

Terkait laporan masyarakat ini, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta Ganjar dan Gibran menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut.

Lebih lanjut, Mulyanto menyarankan bila perlu, nama-nama tersebut langsung dilaporkan ke Presiden Jokowi, supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini.

"Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).

"Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Mulyanto.

Bukan hanya kepada Gibran dan Ganjar Pranowo, Mulyanto juga meminta para kepala daerah lain meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya.

Mulyanto menyampaikan, bila menemuia kendala, pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum, bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.

"Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah.

Selain bocornya penerimaan negara yang semestinya diperoleh. Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," kata Mulyanto.

Baca Juga: Terjadi Penjegalan Kunjungan Anies Baswedan di Banyak Daerah, Sosok Ini Klaim Pemerintah Ikut Serta

(*)