Memang Dasarnya Suka Renggut Milik Orang Lain, Malaysia Diklaim Filipina Rebut Sabah dari Negara Tersebut

Sosok.ID - Malaysia, bisa dikatakan, agak terganggu akhir-akhir ini.

Dengan tiga pemerintahan selama empat tahun terakhir, lingkungan politik yang kacau, kasus korupsi tingkat tinggi yang sedang berlangsung (satu melibatkan miliaran yang digelapkan dari dana investasi negara 1MDB), dan pemilihan umum baru yang membayangi, sebagian besar orang Malaysia berfokus pada urusan dalam negeri.

Sekarang mereka harus menghadapi masalah baru, kali ini melibatkan ahli waris dari kesultanan yang telah lama hilang di Filipina selatan, negara bagian Sabah mereka yang paling timur, dan sebuah perjanjian yang ditandatangani hampir satu abad sebelum pembentukan negara tersebut.

Pada 12 Juli, dua anak perusahaan perusahaan minyak negara Malaysia Petronas yang terdaftar di Luksemburg ditangkap oleh petugas pengadilan atas nama ahli waris bekas Kesultanan Sulu, yang berbasis di kepulauan kecil di Filipina selatan.

Penyitaan aset Petronas terjadi ketika ahli waris berusaha untuk menegakkan $ 14,9 miliar yang diberikan kepada mereka oleh pengadilan arbitrase Prancis pada bulan Februari.

Penghargaan ini terkait dengan upaya hukum yang diluncurkan oleh ahli waris pada tahun 2017 untuk memenangkan kompensasi atas tanah di Sabah yang mereka klaim telah disewa oleh nenek moyang mereka kepada perusahaan perdagangan Inggris pada tahun 1878.

Wilayah Sabah timur pada awalnya berada di bawah kendali Kesultanan Brunei, sebelum diserahkan kepada Kesultanan Sulu pada tahun 1658 sebagai imbalan karena membantu orang Brunei dalam menumpas pemberontakan.

Pada tahun 1878, Sultan Sulu Mohammad Jamalul Alam kemudian menyewakan Borneo Utara (sebutan Sabah sebelumnya) kepada British North Borneo Company dengan imbalan tunjangan tahunan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, British North Borneo Chartered Company akan menyerahkan tugasnya dan Borneo Utara menjadi koloni mahkota Inggris pada Juli 1946.

Kemudian dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia pada 1963.

Filipina, sebagai penerus kepentingan Kesultanan Sulu, telah mempertahankan klaim lama atas negara, dengan alasan bahwa persyaratan perjanjian 1878 adalah sewa dan bukan transfer kedaulatan.

Sejak tahun 1962, ketika Filipina secara resmi mengajukan klaim kedaulatannya atas wilayah tersebut, perselisihan tersebut tetap menjadi batu sandungan dalam hubungan antara Manila dan Kuala Lumpur.