Negara-negara Barat mengutuk pengambilalihan itu sebagai kudeta dan memberlakukan sanksi terbatas pada penguasa militer Myanmar.
Junta Myanmar juga dikritik oleh kelompok kebebasan pers karena menahan sejumlah wartawan.
Mereka juga dikritik karena mencabut izin beberapa organisasi media independen dan membatasi akses Internet.
(*)