Pemerintah yang tidak memiliki legitimasi
Menanggapi langkah Muhyiddin itu, Anwar Ibrahimberkata: "Kami memiliki pemerintah yang tidak memiliki legitimasi dan yang tahu akan gagal untuk menunjukkan dukungan mayoritas di parlemen, dan menggunakan krisis Covid-19 sebagai alasan untuk membenarkan penyalahgunaan kekuasaannya".Di bawah konstitusi, Raja dapat mengumumkan keadaan darurat jika dia yakin ada ancaman terhadap keamanan nasional, ekonomi, atau ketertiban umum. Malaysia terakhir kali mengumumkan keadaan darurat nasional pada 1969, setelah pecah kerusuhan sipil dan ras.
Saat keadaan darurat berlaku, pemerintah bisa mendapatkan kekuasaan untuk membuat aturan dan menyetujui pengeluaran yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan publik.
Kantor beritaBernamamelaporkan, Muhyiddin telah bertemu dengan Raja Al-Sultan Abdullah pada Jumat (23/10) sore.
Kantor Perdana Menteri dan Istana Kerajaaan Malaysia tidak segera menanggapi permintaan komentar dariReutersatas pertemuan tersebut. Kantor Perdana Menteri hanya mengatakan, tidak akan ada pengumuman pada Jumat.(*)
Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Perdana Menteri Malaysia minta Raja mengumumkan keadaan darurat?"