Negara ASEAN Makin Kepepet, Tiongkok Makin Keranjingan Buru Kapal Negara Lain yang Coba-coba Keruk Sumber Daya di Laut China Selatan

Beijing mengklaim tengah melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok.

Kendati selama berbulan-bulan kapal-kapal China dituding memburu kapal-kapal negara lain yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim China miliknya.

Sekarang para ahli mengatakan, China mengadopsi taktik yang semakin kuat dan berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia.

Baca Juga: Tiongkok Semakin Nekat Serang Negara-negara ASEAN, Amerika Serikat Bertindak! Untuk Pertama Kalinya Kirim 3 Kapal Induk Sekaligus di Laut China Selatan, Perang?

Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan, Indonesia dan Malaysia menganggap gangguan China ini lebih serius daripada sebelumnya.

Saat ini, kapal-kapal China memperluas jangkauan mereka di kawasan itu, sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut China Selatan.

"Pulau-pulau buatan itu menyediakan pangkalan terdepan untuk kapal-kapal China, dan hal itu secara efektif telah mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara yang berada di garis depannya," ujar Polling.

"Pada hari tertentu, di sana sekitar selusin kapal penjaga pantai berdengung di sekitar Kepulauan Spratly, dan sekitar seratus kapal nelayan, siap berangkat," terangnya.

Baca Juga: Semakin Nekat, Tiongkok Kembali Remehkan Negara-negara ASEAN di Laut China Selatan, Kapal Nelayan Vietnam Ditabrak dan Ditenggelamkan Serta Hasil Tangkapan Dirampas!

Laut China Selatan adalah daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan tumpang tindih klaim dari China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Indonesia.

Klaim teritorial Beijing, yang dikenal dengan sembilan garis putus-putus, karena tanda yang tercetak peta China di wilayah tersebut, sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut China Selatan, dari Pulau Hainan hingga ke puncak Natuna di Indonesia.

Kendati klaim China tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan pengadilan internasional 2016.