Presiden Jokowi Naikan Iuran BPJS, Mantan Pasangannya Saat Jadi Walikota Solo Heran dan Sebut Bisa Buat Gaduh Masyarakat: Ini Mesti Diluruskan Dulu...

Sebab perekonomian masyarakat saat ini sedang goyah lantaran wabah covid-19 yang masih belum mereda.

Tak hanya itu saja, daya beli masyarakat pun kini tengah menurun imbas dari dampak virus corona.

"Sebetulnya dalam kondisi begini ini BPJS Kesehatan dinaikan ora pas (tidak tepat)," tutur Rudy, Rabu (14/5/2020), menutip dari TribunSolo.com.

"Namun, karena presiden punya kewenangan Perpres, Inpres, dan PP, suka tidak suka dijalankan," imbuhnya membeberkan.

Baca Juga: Seolah Putus Asa Gegara Sering Dibuat Patah Hati oleh Berondong, Artis Ini Ngaku Bersedia Nikah Lagi dengan Mantan Suami yang Sudah Beristri : Aku Nggak Apa-apa Dipoligami

Dalam pelaksanaannya pun, Rudy mengaku masih bingung dengan keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi.

Terkhusus penerima bantuan iuran (PBI) dalam Peraturan Presiden yang baru saja ditanda tangani oleh Jokowi.

"Ini yang dipakai yang mana, terutama yang PBI, katanya tetap Rp 42 ribu, sekarang kelas tiga Rp 35.000 yang dipakai Perpres atau Keputusan MA," tutur dia.

"Sebetulnya Keputusan MA belum dijalankan, terus keluar Perpes juga, ini membingungkan masyarakat," tambahnya.

Baca Juga: Patroli Udara F-16 TNI AU Pergoki Ada Dua Kapal Asing Melintasi ALKI I, Type 903A Milik PLA Navy China?

Kompas.com

Ilustrasi BPJS

Menurut Rudy, pihak yang akan dibuat kebingungan atas perubahan peraturan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu bukan hanya menyasar pada masyarakat.