Heboh RKUHP, Dengan Cara Ini 1 Orang Warga Negara Indonesia Sudah Bisa Membatalkan Undang-undang Tersebut, Begini Penjelasannya!

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam buku Hukum Acara Pengujian Undang-Undang adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam teori pengujian (toetsing), dibedakan antara materiile toetsing dan formeele toetsing.

Baca Juga: Ingin Bayinya Tidur, Seorang Ibu Diduga Menggosok Zat di Gusi Anaknya yang Membuatnya Tewas

Pembedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal).

Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang.

Hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Hak tersebut terdapat pada Pasal 51 ayat [1] UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Terungkap! Inilah Sosok Pegawai Baik Hati yang Sering Beri Burger Saat Cristiano Ronaldo Kecil Ngemis Minta Makan

Bahkan dalam pasal tersebut tertulis siapa saja yang berhak menempuh jalur Judicial Review.

Tertulis ada empat: perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Ketiga adalah badan hukum publik ataupun privat, dan terakhir adalah lembaga negara.

Sehingga dalam menghadapi situasi dimana rakyat dirugikan dalam RUU tersebut, sudah tercantum dalam undang-undang mengenai bagaimana hal tersebut bisa dilawan.