Pidato Kenegaraan, Jokowi Minta Izin Anggota Dewan untuk Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara baru bakal menjadi hal yan diprioritaskan.

Baca Juga: 18 Tahun Lalu Pernah Jadi Paskibraka Istana Negara, Anak Indro Warkop Ngaku Bangga Akhirnya Lepas dari Bayang-bayang Nama Besar sang Ayah

Wilayah ibu kota baru nantinya diharapkan tidak sama seperti DKI Jakarta yang seringkali dilanda banjir jika musim hujan tiba.

"Drainase system juga akan diperhatikan. Kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran," ungkap Bambang dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Apalagi menurut Bambang, banjir yang terjadi di wilayah Indonesia sebenarnya bukan hanya datang dari faktor iklim ataupun masalah fisik lingkungan.

Melainkan juga bersumber pada buruknya fasilitas drainase yang ada di kota tersebut.

Maka dari itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pemindahan ibu kota baru juga wajib berfokus pada masalah sistem drainase yang lebih baik dan tertata.

Sehingga wilayah ibu kota yang dipastikan berada di Pulau Kalimantan itu tidak lagi terekspos dengan banjir-banjir besar.

"Masalah di Indonesia, kebanjiran itu bukan hanya masalah iklim, atau masalah fisik, tapi karena jeleknya fasilitas drainase. Itu akan menjadi perhatian utama agar kota ini tidak terekspos dengan banjir yang besar," kata Bambang.

Baca Juga: Demo di Depan Pemda Cianjur Berujung Ricuh Sampai 3 Anggota Polisi Terbakar, 15 Mahasiswa Akhirnya Diamankan

Tiang listrik

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap wilayah Ibu Kota Negara baru tidak akan lagi memiliki tiang listrik ataupun kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan.