Sosok.ID -Kebijakan vaksin berbayar yang mulai diberlakukan Indonesia mendapat respon negatif dari WHO.
Badan kesehatan dunia itu mengkritik kebijakan vaksinasi berbayar di Indonesia.
Kritikan tersebut dilayangkan oleh Kepala Unit Program WHO, Dr Ann Lindstrand.
Lindstrand mengatakan, pembayaran terhadap vaksin Covid-19 bisa menimbulkan masalah etika dan juga aksesannya.
“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi.
Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan," kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dikutip situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).
Lindstrand menilai program vaksinasi covid-19 berbayar bukanlah tindakan yang tepat.
Ia menjelaskan jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.
Lindstrand menambahkan, kerja sama internasional seperti COVAX Facility berada di bawah WHO juga memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
“Selain itu ada dosis COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, dll, dan tentu saja mereka memiliki akses vaksin gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX. Karenanya sama sekali tidak mungkin untuk memungut pembayaran dalam pendistribusiannya,” tuturnya.
Meski pengiriman dan penyimpanan vaksin membutuhkan biaya transportasi, logistik dan lainnya, Lindstrand mengatakan hal itu sudah ditanggung melalui bank pembangunan multilateral dan juga Bank Dunia.
Karena itu ia menilai, setiap orang di lapisan masyarakat harus memperoleh akses vaksin yang sama.
“Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia dan sekarang juga Open Window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX,” lanjutnya.
“Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan,” kata Lindstrand.
Pernyataan senada disampaikan Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan.
Ia pun menyinggung situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian memburuk.
“Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen.
Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit,” kata Mike Ryan.
Mike Ryan juga menyebut Direktur WHO Dr Tedros, mengadakan pertemuan dengan pejabat senior dari Indonesia minggu lalu untuk membahas situasi dan melihat apa lagi yang bisa dilakukan untuk mendukung negara ini.
“Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX.
Jadi sekali lagi saya pikir ini menunjukkan bahwa vaksinasi gratis di titik akses dalam kampanye vaksinasi massal untuk memvaksinasi yang paling rentan, untuk memvaksinasi petugas kesehatan garis depan adalah rencananya,” pungkasnya.
(*)