Sosok.ID - Publik dunia kini mengarahkan pandangannya pada salah satu negara di Asia Tenggara, Myanmar.
Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi lantaran kini sedang terjadi adanya kudeta militer di Myanmar.
Bahkan pimpinan pemerintahan dari warga sipil seperti Aung San Suu Kyi disebut sedang di tahan di suatu tempat yang tak diketahui.
Hal itu pun membuat banyak negara mengecam tindakan militer Myanmar yang mencederai demokrasi.
Namun apa yang terjadi di Myanmar tiba-tiba disambungkan pada campur tangan China dengan apa yang terjadi.
Kementerian Luar Negeri China membantah tudingan yang menyebutkan Beijing mendukung atau memberikan persetujuan diam-diam untuk kudeta militer di negara tetangga Myanmar.
“Teori yang relevan tidak benar. Sebagai negara tetangga Myanmar yang bersahabat, kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, dan menegakkan stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Nuar Negeri China Wang Wenbin, Rabu (3/2), seperti dikutip Reuters.
Diplomat tinggi Pemerintah China selama kunjungan terjadwal bulan lalu ke ibu kota Myanmar bertemu dengan para pejabat negara itu termasuk Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang pekan ini merebut kekuasaan dalam kudeta.
Penggulingan Pemerintahan Aung San Suu Kyi oleh militer "tak terhindarkan", Min Aung Hlaing mengatakan pada Selasa (2/2), ketika Amerika Serikat secara resmi menetapkan pengambilalihan itu sebagai kudeta.
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Demokrasi Amblas, Kekuasaan Militer Kembali Menghantui

:quality(100)/photo/2021/02/03/1jpg-20210203040558.jpg)
Xi Jinping Dituduh Dukung Upaya Kudeta Myanmar, China Meradang
Militer Myanmar yang kuat mengejutkan negara itu pada Senin (1/2), ketika menahan Aung San Suu Kyi dan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya dalam "serangan" sebelum fajar, menjelang dimulainya kembali sidang parlemen yang dijadwalkan.
Jenderal Min Aung Hlaing mendapat "kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif", yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer setelah 10 tahun percobaan dengan demokrasi.
Dalam komentar publik pertamanya sejak kudeta itu, Min Aung Hlaing mengatakan, pengambilalihan militer "sejalan dengan hukum", setelah pemerintah gagal menanggapi keluhannya atas kecurangan pemilu.
Baca Juga: Bukan Kudeta, Militer Myanmar Nyatakan Sedang Menyelamatkan Negara
"Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara, dan itulah mengapa kami harus memilihnya," katanya dalam rapat kabinet pertama, menurut pidato yang di-posting di halaman Facebook resmi militer Myanmar, seperti dikutip Channel News Asia.
Diketahui bahwa semua negara kini telah mengecam tindakan militer Myanmar tanpa terkecuali PBB.
Baca Juga: Myanmar Membara, Junta Militer Lakukan Kudeta dan Tangkap Pemimpin Aung San Suu Kyi
Meski telah ada penjelasan yang dikemukakan oleh militer Myanmar mengenai apa yang terjadi di negara mereka.
(Kontan)