Laut China Selatan Berpotensi Perang, Prabowo dan Retno Marsudi Tegaskan Indonesia Ogah Terlibat Baku Hantam!

Minggu, 13 September 2020 | 12:35
ANDREAS LUKAS ALTOBELI/Kompas.com | Dok. Kemenlu

Menhan Prabowo Subianto dan Menlu Retno Marsudi

Sosok.ID - Arogansi China di Laut China Selatan memunculkan asumsi wilayah tersebut akan terjadi perang.

Campur tangan AS yang ikut mendukung negara ASEAN dan negara-negara yang wilayahnya diklaim China membuat ketegangan makin memuncak.

Kendati demikian Indonesia berulang kali menegaskan akan tetap menjaga perdamaian dan enggan terlibat dalam pertikaian.

Para pemimpin Indonesia dan China, sepakat untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan melalui dialog.

Baca Juga: Rayuan Mautnya Tak Mempan Bujuk Indonesia, Tiongkok Kini Pindah Haluan Pepet Negara Tetangga Tawarkan Kerja Sama Perdamaian di Laut China Selatan

Pejabat senior pemerintah Indonesia pada Rabu (9/9/2020) mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mitranya dari China, Wei Fenghe, telah sepakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul di Laut China Selatan.

Kedua menteri tersebut dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (8/9) juga membahas kemungkinan mengadakan latihan militer bersama.

Prabowo dan Wei juga membahas wacana pelatihan personel, dan investasi dalam proyek-proyek food estate Indonesia, kata seorang pejabat kepada The Straits Times tanpa menyebut nama, dikutip Sosok.ID, Minggu (13/9).

Baca Juga: Tiongkok Beringas Gerogoti Laut China Selatan, Retno Marsudi Ajak AustraliaGabungASEAN, Kenapa?

Prabowo dan Penasihat Negara China yang berkunjung dan Menteri Pertahanan Wei membahas masalah bilateral, termasuk upaya bersama untuk memerangi virus corona dan kerja sama dalam industri pertahanan, kata pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kantor Prabowo pada Selasa malam.

Wei dalam pertemuan tersebut mengatakan, China bersedia untuk memperkuat dialog dan konsultasi dengan Indonesia untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, kantor berita Xinhua melaporkan.

Wei diketahui mengunjungi Indonesia setelah mendarat di Kuala Lumpur pada hari Senin, di mana dia mengadakan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaacob.

Baca Juga: Negara 'Anti-China' Tanda Tangani Pakta Militer Antarbenua untuk Jegal Pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik, Indonesia akan Berdiskusi

Kunjungan itu dilakukan ketika para menteri luar negeri dari 10 anggota blok ASEAN yang mencakup Indonesia dan Malaysia memulai konsultasi regional tahunan pada hari Rabu (9/9), dengan gesekan AS-China, termasuk di Laut China Selatan, diharapkan menjadi agenda.

Pertemuan ASEAN dilakukan secara virtual akibat pandemi covid-19, dengan Vietnam sebagai ketuanya.

Sementara itu, diplomat senior China, Penasihat Negara Wang Yi, mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat secara langsung melakukan intervensi dalam sengketa teritorial dan maritim di Laut China Selatan karena kebutuhan politiknya sendiri, Reuters melaporkan.

Baca Juga: Indonesia Jadi Kunci Kemenangan Negara yang Perang di Laut China Selatan, Menlu Retno Tegaskan pada AS dan Tiongkok: Jangan Libatkan Kami!

AS menjadi pendorong militerisasi terbesar di kawasan tersebut, ungkap Wang dalam konferensi video dengan para menteri luar negeri di KTT ASEAN.

“Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar China di Laut China Selatan. Itu juga merupakan aspirasi strategis bersama dari China dan negara-negara Asean,'' katanya dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs kementerian luar negeri, seperti dikutip oleh Reuters.

Terkait hubungan Indonesia-China, pejabat Jakarta mengatakan bahwa hubungan bilateral telah ditandai dengan proyek yang saling menguntungkan, seperti proyek industri nikel joint-venture di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.

Baca Juga: Lagaknya Tawarkan Proposal Kekuatan Gabungan di Laut China Selatan, Nyatanya China hanya Galagasi ke Indonesia, Bakal Selalu Bermuka Dua hingga Berhasil Kuasai Perairan Natuna

Namun ada juga beberapa insiden perbatasan laut yang menegangkan antara kedua negara, yang telah dikelola oleh Jakarta dan Beijing.

Indonesia telah berulang kali menekankan kedaulatannya atas wilayah di utara Kepulauan Natuna, di mana dikatakan telah terjadi perambahan oleh kapal China dan Vietnam selama bertahun-tahun.

Bahkan kapal China kembali terdeteksi di Natuna belum lama di bulan September ini.

Tiga tahun lalu, seorang pejabat senior pemerintah Indonesia meluncurkan peta yang mengidentifikasi bagian Laut Cina Selatan di utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara.

Baca Juga: Baku Hantam Amerika vs China di Laut China Selatan Bisa Rugikan Indonesia, Purnawirawan TNI Beber Imbas Pengungsi Perang Melipir ke Tanah Air

Meskipun wilayah tersebut termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, namun sebelumnya tidak disebutkan namanya dan dijadikan bagian dari Laut Cina Selatan.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagian dari wilayah yang dilalui perdagangan sekitar US $ 3 triliun (S $ 4,1 triliun) setiap tahun.

Meski begitu Indonesia telah bersikukuh tidak menjadi pihak dalam sengketa Laut China Selatan, dan tidak ingin terlibat dalam persaingan AS-China untuk mendapatkan pengaruh regional.

"ASEAN, Indonesia, ingin menunjukkan kepada semua bahwa kami siap menjadi mitra," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Reuters, Selasa.

Baca Juga: Lancang! Tiongkok Ajak RI Lakukan Pembangunan Bersama meski Natuna Bukan Milik China, Indonesia Jadi Incaran Demi Misi di Laut China Selatan

"Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini."

Indonesia telah menyaksikan banyak investasi China dan kerja sama bisnis di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perusahaan farmasi milik negara Bio Farma yang bekerja dengan perusahaan China Sinovac untuk vaksin Covid-19 sejak April.

Ekonomi terbesar di Asia Tenggara saat ini sedang mencari investor untuk mendorong pengembangan dua perkebunan pangan nasional di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dampak buruk dari krisis pangan global akibat pandemi Covid-19. (*)

Editor : Rifka Amalia

Sumber : The Strait Times

Baca Lainnya