Sosok.ID - Sejak nama Gibran Rakabuming Raka diusung PDI-P dalam Pilkada Solo 2020, pro dan kontra kian kencang digaungkan.
Pasalnya, Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Jokowi berniat untuk membangun dinasti politik.
Terlebih, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah Desember mendatang.
Bobby diusung oleh Partai Gerindra di Pilkada Medan untuk memperebutkan kursi Walikota.
Praktik politik nepotisme lantas disoroti oleh berbagai elit dan pihak-pihak tertentu.
Sikap Jokowi membiarkan anak dan menantunya maju di pilkada dianggap menyalahi aturan.
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, hal semacam itu tidak bisa dihindari.
Melansir Kompas.com, Mahfud MD menilai praktik nepotisme atau kekerabatan tidak dapat dihalangi oleh hukum dan konstitusi.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam diskusi daring 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9/2020).
"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," katanya, dikutip dari Kompas.com.
Tak cuma di Indonesia, Mahfud menyebut hal semacam ini terjadi di seluruh dunia.
Ungkap Mahfud, tidak ada satu pun negara yang mengatur mengenai pelarangan praktik kekerabatan dalam politik.
Terlebih menurutnya, politik nepotisme tak selalu bertujuan buruk.
Ia pun mencontohkan, ada pula yang melakukan nepotisme demi pembaruan dan peningkatan cara kerja agar menjadi lebih baik.
"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik."
"Karena itu jangan dituduh saya nepotis, tapi karena kakak saya tidak baik'," tutur Mahfud.
"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek," lanjutnya.
Salah satu aturan mengenai larangan nepotisme yang dapayt dicontoh, kata Mahfud, bisa mencontoh aturan di zaman pemerintahan Belanda.
"Itu dulu ada di zaman Belanda, mudah-mudahan nanti di sini ada yang mengusulkan begitu untuk menghindari nepotisme di bidang ekonomi," ujar Mahfud.
Baca Juga: Gara-gara Pakai Kemeja Tim Pemenangan Gibran, Anggota DPRD Fraksi PKS Dicopot dari Jabatannya
"Saya kira di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi. Kita tidak bisa melarangnya. Itu fakta," tuturnya.
Selain Gibran dan Bobby yang merupakan anak dan menantu dari presiden aktif Indonesia, muncul pula beberapa nama dari kerabat pejabat pemerintahan yang mencalonkan diri di Pilkada 2020.
Menyadur Kompas.com, beberapa diantaranya yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) yang merupakan keponakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bakal maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.
Ada pula Siti Nur Azizah Ma'ruf, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Azizah bakal maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.
Sementara itu, Litbang Kompas mencatat, sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang atau membatasi secara khusus politik dinasti di Indonesia. (*)