Sosok.ID - Susi Pudjiastuti adalah salah satu menteri di Kabinet Kerja yang menjadi sorotan publik saat pertama kali Joko Widodo menginjak Istana Negara sebagai Presiden ke Tujuh Republik Indonesia.
Sorotan publik itu tertuju lantaran kebijakan yang diambi oleh Susi terbilang "gila" ketimbang sebelum-sebelumnya.
Bahkan Susi mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menenggelamkan kapal asing yang nekat mencari ikan di Indonesia.
Kebijakan tersebut pun berbuah manis, negara-negara yang sebelum Susi menjabat sering nekat masuk wilayah perairan Indonesia untuk mencuri ikan akhirnya kalang kabut.
Baca Juga: Dulu Sering Curi Ikan Indonesia, Sekarang Vietnam Kena Karma Hasil Lautnya Dijarah China
Hal itu lantaran ketegasan Susi yang tak pandang bulu dalam menindak secara peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran di atas wilayah perairan Indonesia.
Salah satu negara yang tak berani lagi mencuri ikan pada kala itu adalah China.
Kini pun nelayan berbendera China kembali melaut di utara Indonesia, bahkan mereka ditemani kapal penjaga perbatasan (Coast Guard).
Hal itu pun menjadi salah satu keresahan Susi setelah namanya tak kembali tercantum sebagai menteri yang dipilih Presiden Jokowi di periode keduanya ini.
Susi pun baru-baru ini menggemparkan publik lantaran dirinya memohon kepada Presiden untuk kembali tenggelamkan kapal asing pencuri ikan.
Dirinya pun meninta pada mantan bosnya di Kabinet Kerja periode 2014-2019 itu untuk memberantas pelaku illegal fishing dan meniadakan kebijakan yang bisa merugikan warga masyarakat terutama nelayan.
"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," dalam acara webinar, Jumat (12/6/2020).
Ia pun menambahkan bagaimana kondisi laut di Indonesia selepas dirinya tak lagi menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan.
Hal itu dilakukannya setelah mendapatkan kabar mengenai revisi perijinan yang akan dikeluarkan oleh kementerian KKP waktu dekat ini.
"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini. Karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh pembantu Bapak," kata Susi.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menerbitkan revisi soal perizinan 8 alat tangkap baru termasuk cantrang.
Delapan alat tangkap ini merupakan alat penangkap ikan (API) yang belum diatur atau dilarang dalam Peraturan menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016.
Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 Tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Adapun 8 alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal antara lain, pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squid jigging), dan huhate mekanis.
KKP juga merevisi peraturan perikanan tangkap, yang kembali mengizinkan kapal-kapal ikan berukuran di atas 200 gross ton (GT) kembali beroperasi dengan persentase skala usaha sebesar 22 persen.
Tak hanya itu saja, Susi mengungkapkan akan terjadi banyak hal apabila ketegasan sikap tak dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi batas perairan Indonesia.
"Indonesia pemilik EEZ urutan ke 7 terbesar di dunia,itu sebabnya kita jadi target IUU Fishing,dimana ada perbudakan, human trafficking, indigineous species trade & smuggling yg bahaya bagi Indonesia" sebut Susi. (*)