Sosok.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat menjadi buah bibir bukan hanya di dalam negeri namun juga di mancanegara.
Pasalnya kebijakan Susi Pudjiastuti yang kala itu menjabat menjadi menteri KKP sempat membuat publik berdecak.
Menenggelamkan kapal yang kedapatan mencuri ikan di wilayah teritorial Indonesia tak kan lagi dikembalikan kepada negara yang bersangkutan.
Namun melalui prosedur yang telah ada dalam aturan pemerintahan dan undang-undang kapal-kapal pencuri tersebut kemudian ditenggelamkan.
Baca Juga: Siapa Sangka, Malaysia Pernah Hampir Hancur Gegara Niatan Indonesia Mau Uji Coba Bom Nuklirnya
Hal itu sebagai efek jera bagi nelayan mancanegara yang nekat mencuri kekayaan laut di wilayah Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai oleh pengamat efektif, bahkan membuat nelayan Indonesia berjaya di laut sendiri.
Kini setelah pergantian isi kabinet pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin mulai diperbincangkan.
Bagaimana kebijakan dari kementerian yang dulu dipimpin oleh 'Wonder Woman Indonesia', Susi Pudjiastuti saat kursinya diganti oleh Edhy Prabowo.
Apakah kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing akan dilanjutkan di periode kedua kepemimpinan Jokowi tersebut?
Melansir dari Kompas.com, Jumat (22/11/19), nelayan tradisional di Sumatera Utara dan Jawa Tengah sedang meminta Menteri KKP yang baru, Edhy Prabowo tetap melanjutkan kebijakan di jaman kepmimpinan Susi.
Tiga dari 15 kapal motor nelayan asing hancur setelah diledakkan di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan barat, Selasa (18/8/2015). Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) bersama TNI AL menenggelamkan 38 kapal pelaku ilegal fishing secara bersama-sama pada 18 agustus di enam lokasi yang berbeda, diantaranya 15 kapal di ledakan di pulau lemukutan, kabupaten bengkayang, Kalimantan barat, 8 kapal di tenggelamkan di perairan Bitung, SUlawesi Utara, 3 kapal di perairan Belawan Sumatera Utara, 5 Kapal di perairan Ranai, Natuna Kepulauan Riau, 3 kapal di peraiaran tarempa, kepulauan Riau dan 4 Kapal di perairan tarakan, Kalimantan Timur.
Mereka merasa khawatir Indonesia akan kembali menjadi ladang subur untuk mencuri kekayaan laut bagi nelayan asing.
Tapi hal tersebut dibantah oleh pejabat kementerian yang menerangkan langkah baru tetang kebijakan terhadap kapal nelayan asing yang mencuri ikan di laut Indonesia.
Dilansir dari Kompas.com, salah satu nelayan di daerah Sumatera Utara yang juga Ketua Aliansi Nelayan di wilayah tersebut merasa ragu.
Kegelisahan tersebut bermula saat mendengar kabar bahwa menteri KKP yang baru tidak lagi gencar menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.
Menurutnya, penenggelaman kapal asing tersebut adalah bentuk keseriusan menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan memberi efek jera bagi para maling tersebut.
Keresahan yang sama juga dirasakan oleh nelayan di Kabupaten Demak.
Selama lima tahun Susi Pudjiastuti telah merintis dan menegakkan kembali kepala para nelayan Indonesia di hadapan nelayan asing yang dulu kerap wira-wiri di laut Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengatakan aksi Susi itu ampuh membuat jera para pelaku pencuri ikan dan membuat nelayan tak takut menghadapi mereka.
"Nelayan jadi gagah di tengah-tengah kapal-kapal asing. Pride itu yang didapat dalam periode Susi," imbuh Susan, melansir dari Kompas.com.
Ilustrasi kapal ikan
Tak cuma itu, gara-gara Susi menenggelamkan kapal, hasil tangkapan nelayan tradisional di wilayah Indonesia timur meningkat kira-kira 20%.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Miftah Sabri mengatakan penenggelaman adalah jalan terakhir yang dilakukan kementerian.
Pemerintah lebih memilih memanfaatkan kapal-kapal pencuri ikan itu untuk disulap menjadi Rumah Sakit Terapung, membantu praktek pelajar di sekolah pelayaran, atau dihibahkan ke nelayan.
"Apakah dengan menenggelamkan sebanding dengan kedaulatan? Itu sesat kalau menurut saya. Apakah menenggelamkan maling-maling tidak ada? Enggak, kita masih tangkap tuh. Enggak juga efek jera. Artinya ada yang salah juga dengan ini," ujar Miftah, dikutip Kompas.com.
"Kapal itu banyak jenisnya ada yang 2000 Gross Ton (GT), kita mau tenggelamkan?", lanjutnya yang melansir dari Kompas.com.
Lebih lagi cacatan kementerian, saat ini ada 72 kapal yang sudah inkrah putusan pengadilannya tapi hanya 45 yang bisa digunakan.
Untuk itu, kementerian sedang memilah mana yang bisa diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan diserahkan ke nelayan. (*)